Page 48 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

untuk menyajikan informasi kepemilikan, nilai, dan peruntukan
tanah.
Hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah keterlibatan
politisi dalam penyelenggaraan SAP untuk mendukung pembuatan
kebijakan pertanahan yang sesuai dengan kondisi negara. Selanjutnya
disebutkan juga bahwa, kunci keberhasilan SAP juga terletak pada
staf dan manajer pertanahan yang terjaga motivasi, integritas,
dan profesionalitasnya. Pemerintah juga direkomendasikan untuk
menyelenggarakan sistem referensi geodesi dalam mendukung SAP.
Penggunaan foto udara sangat disarankan. Jenis data yang diakuisisi
serta manajemen tata kelola yang membutuhkan pembiayaan yang
tinggi diatur dengan regulasi yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

2.1.4. The Bathurst Declaration on Land Administration for
Sustainable Development
Menindaklanjuti Deklarasi Bogor
pada tahun 1996, PBB bersama dengan
FIG mengeluarkan Deklarasi Bathurst
tentang administrasi pertanahan
untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan, yang dilaksanakan di
New South Wales, Australia pada
tanggal 18-22 Oktober 1999. Deklarasi
Bathurst didedikasikan untuk
kepentingan semua negara termasuk
untuk pengembangan surveyor
profesional. Deklarasi Bathrust
menjadi publikasi FIG Nomor 21.
Gambar 2.5 The Bathurst Declaration Deklarasi ini menyatakan bahwa,
Sumber: Publikasi FIG No. 21 (1999) terdapat hubungan yang nyata antara
administrasi pertanahan dengan pembangunan berkelanjutan,
sehingga perlu dibuat pernyataan: “pembangunan berkelanjutan
tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa administrasi
pertanahan yang andal”. Ditegaskan pula dalam deklarasi ini bahwa
peran krusial kadaster sebagai infrastruktur administrasi pertanahan.
Kadaster harus menjadi milik negara yang berfungsi untuk
memfasilitasi pertukaran data berbagai fungsi administrasi

BAB 2. 21

Kadaster, Pendaftaran Tanah, dan Administrasi Pertanahan