Page 199 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 199
174 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
dimunculkan adalah apakah masyarakat mampu menghentikan
akuisisi tanah jika mereka tidak menginginkannya? Apa sumbangsih
akuisisi tanah bagi masyarakat lokal dan negara pada umumnya?
Dalam hal ini fakta yang disoroti adalah jamaknya kritik bahwa
akuisisi tanah menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif
terutama pada ketahanan pangan, lingkungan, serta akses tanah
bagi kelompok miskin. Tulisan ini berusaha memotret isu akuisisi
tanah dalam konteks TLCT.
Kabiri melakukan pembahasan dengan kerangka institusi
berbasis aktor (actor-centered institutional framework). Data
untuk penelitian ini diperoleh baik dari data primer maupun data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari data arsip dan kerja turun
lapangan (ieldwork ) dengan observasi dan wawancara dengan
organisasi konservasi satwa liar, agen perlindungan satwa liar
milik pemerintah, peneliti lain dan penduduk desa. Data sekunder
diperoleh dari literatur perdebatan land grab. Penelitian ini fokus
pada perlindungan satwa liar di Tanzania dan wilayah Barat Daya
Tanzania.
Kabiri memakai kerangka Zoomer di mana persaingan akuisisi
tanah berskala luas yang dilakukan pemodal asing telah berkembang
dalam berbagai segi, dan terjadi dalam beragam konteks melalui
investasi asing atau konservasi lingkungan dalam sektor-sektor
seperti tambang, kehutanan, konservasi tanah, dan biofuel. Isu untuk
melegimitasi situasi ini adalah ketahanan pangan, ketersediaan
tanah, dukungan lingkungan, dan janji pembangunan ekonomi
dengan cara memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, untuk
mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi
sumber pemasukan pajak. Akuisisi tanah untuk konservasi dianggap
lebih toleran dibandingkan aktivitas yang lain seperti pertambangan,
produksi biofuel, pertanian dan sebagainya. Dibandingkan
dengan skema perampasan tanah yang lain, konservasionis selalu
mengatakan bahwa green acquisitions bebas resiko dan dapat
memberikan nilai tambah pada tanah-tanah dan komunitas lokal.
Green grab dideklarasikan sebagai keputusan yang imbang (win-win
verdict) bagi masyarakat dan alam, serta komunitas lokal.