Page 196 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 171

dan jeruk). Filipina berambisi untuk bisa berswasembada beras
pada tahun 2013 melalui pembangunan tanah berskala luas. Negara
ini juga ingin menjadi pemain utama dalam ‘pasar halal’ dunia dan
pemasok produk pangan yang bisa dipercaya. Oleh karena itulah
kemudian dibangun Agro-Industrial Economics Zone.

Diskusi yang muncul menunjukkan bahwa akuisisi lahan-
lahan pertanian dilihat oleh investor sebagai jalan pintas pada pasar
pertanian serta menjamin pasar yang stabil untuk pemenuhan
pangan. Negara tuan rumah seperti Asia Tenggara melihat fenomena
ini sebagai salah satu cara meningkatkan produksi pangan mereka;
menciptakan sejumlah pekerjaan di bidang pertanian; dan
meningkatkan pembangunan ekonomi mereka secara menyeluruh.
Ada satu kebutuhan untuk mengoptimalkan perolehan keuntungan
dengan akuisisi tanah.

Motivasi-motivasi inilah yang kemudian dirasa perlu diwujudkan
dengan menciptakan prasyarat pendukung baik di level nasional,
regional maupun, internasional. Di level internasional muncul
kebutuhan mekanisme pengaturan seperti code of conduct (kode
etik). Bank Dunia menyatakan bahwa tidak ada solusi untuk akuisisi
tanah-tanah pertanian yang terjadi sekarang ini kecuali formula win-
win melalui code of conduct. IFPRI merekomendasikan perlunya
proses negosiasi yang transparan, penghormatan pada hak-hak tanah
yang sudah ada, berbagi keuntungan, keberlanjutan lingkungan dan
kepatuhan pada politik perdagangan nasional. Prinsip-prinsip dan
tata tertib ini harus diterjemahkan dalam bentuk aksi/tindakan
oleh para investor, pemerintah, donor, dan agen-agen internasional.
Untuk level regional, ASEAN ditempatkan sebagai pelopor untuk
membangun kode etik untuk wilayah Asia Tenggara. ASEAN telah
mengambil langkah yang penting dalam meningkatkan ketahanan
pangan regional dengan memformulasikan rencana strategis
kerjasama ASEAN di bidang pangan, pertanian dan kehutanan.
Sangat penting bagi ASEAN sekarang untuk mempelopori diskusi
dan perdebatan mengenai akuisisi dan penggunaan tanah dalam
pengajuan investasi. Pada level nasional, negara tuan rumah harus
menguatkan hukum nasional negara mereka untuk memastikan