Page 192 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 167

milik perusahaan perkebunan. Banyak pembatasan yang dilakukan
perusahaan perkebunan, seperti membangun pagar di tempat
masyarakat biasanya menggembalakan ternak. Pihak perkebunan
juga seringkali melanggar perjanjian tertulis. Perusahaan menjanjikan
pekerjaan, sekolah, pusat kesehatan, jalan dan infrastruktur lain,
yang faktanya tidak pernah benar-benar diberikan. Masyarakat yang
bekerja di perkebunan justru berada dalam kondisi yang sangat
buruk, sumber pangan mereka dirusak, mereka tidak mempunyai
uang untuk membeli makanan, dan hanya mendapat secangkir bubur
sehari kerja mereka yang berat, tidak bergizi. Mereka tidak dibayar
untuk beberapa bulan. Banyak pekerja yang kemudian menjadi sakit,
kelelahan, lemah dan tidak memiliki uang.

Akuisisi tanah yang dilakukan investor juga dilakukan
melalui kekerasan. Petani diancam akan kehilangan sebagian atau
seluruh tanah mereka, mereka dapat menjualnya sekarang atau
menemukan tanah mereka diambil tanpa ganti rugi sedikitpun di
masa mendatang. Masyarakat yang memiliki sertiikat tanah secara
formal memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan
mereka yang tidak memiliki sertiikat. Bagi masyarakat yang terusir
akibat investasi, bertahan hidup adalah perjuangan sehari-hari
yang dilakukan. Bahasa pemerintah tentang peningkatan kualitas
lingkungan dan tanggung jawab sosial sebuah investasi, ternyata
masih menyisakan jurang yang dalam di tengah ketiadaan kerangka
peraturan yang tepat untuk melindungi tanah, sumber daya, pangan,
dan hak-hak penghidupan masyarakat di pedesaab.
Kamboja dan Laos adalah contoh dua negara yang mencapai
level pertumbuhan ekonomi cukup tinggi melalui rezim investasi
terbukanya, tetapi pertumbuhan ini akan menimbulkan biaya yang
sangat tinggi bagi masyarakat pedesaan karena merekalah yang
menciptakan nilai yang sesungguhnya bagi masyarakat dengan
memproduksi pangan, memelihara ekosistem yang rentan, dan
menjaga kelestarian biodivesity dan kemakmuran lingkungan.
Sebelum pemerintah terburu-buru membiarkan lebih banyak
investor masuk, mereka pertama kali seharusnya mau mendengarkan
suara-suara dari masyarakat pedesaannya; “ini tanah kita, tenaga