Page 205 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 205

180   Dwi Wulan Pujiriyani, dkk


            kontrol sumberdaya  alam, ketahanan  pangan, hak  asasi manusia
            dan  lingkungan. Investasi-investasi ini seringkali dilakukan  secara
            terselubung atau rahasia, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan
            persetujuan masyarakat yang terkena dampak, sehingga tidak dapat
            diperhitungkan oleh pemerintah atau investor-investor yang terlibat
            didalamnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan iklim di mana
            korupsi dan perebutan menjadi norma yang umum terjadi, terutama
            di negara-negara yang pengaturan hukumnya lemah, dan perwujudan
            atau manifestasi dari pengelolaan yang buruk ini terlihat nyata dalam
            kutukan  sumber  daya  (sektor  minyak, gas, dan  tambang). Seperti
            halnya  kompetisi untuk  mengontrol dan  mengeksploitasi tanah
            dan  sumber  daya  alam  yang semakin  meningkat, potensi korupsi
            juga meningkat. Kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi proses
            perjanjian  yang berlangsung, pada  kenyataannya  telah  berdampak
            pada  merebaknya  korupsi. Perusahaan  dan  pegawai pemerintah
            disebut  melakukan  korupsi ketika  mereka  memuluskan   land
            grabbing dengan cara mengabaikan pengaman hukum dan regulasi,
            serta  melakukan  persengkongkolan  dengan  bebas. Ketika  tanah
            dirampas, ini memberikan  pendapatan  bagi bisnis  dan  kelompok
            elit  untuk  semakin  menambah  kekuasaan  dan  kekuatan  mereka,
            yang pada  akhirnya  akan  memicu  terjadinya  korupsi lagi di masa
            mendatang.
                Naskah  ini menyajikan  penelitian  mengenai tingginya  tingkat
            korupsi dalam bisnis dan elit politik akibat kegagalan pengelolaan,
            yang berperan  dalam  sebagian  besar  proyek  yang membahayakan.
            Terdapat  studi kasus  yang dipakai untuk  memahami bagaimana
            korupsi merusak tranparansi dan akuntabilitas selama pengalokasian
            tanah  dan  sumberdaya   alam  untuk  tujuan-tujuan  investasi,
            khususnya pada peran elit lokal. Tulisan ini menganalisis bagaimana
            mekanisme akuntabilitas dan keberatan telah dikorupsi oleh elit-elit
            lokal, yang selanjutnya menghalangi para korban perampasan tanah
            untuk bisa memperoleh ganti rugi.
                Studi kasus yang disajikan dalam tulisan ini memberikan contoh
            keterkaitan antara korupsi dan land grabbing yang secara khusus dapat
            muncul dalam tiga area yang dalam naskah ini difokuskan pada; 1)
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210