Page 205 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 205
180 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
kontrol sumberdaya alam, ketahanan pangan, hak asasi manusia
dan lingkungan. Investasi-investasi ini seringkali dilakukan secara
terselubung atau rahasia, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan
persetujuan masyarakat yang terkena dampak, sehingga tidak dapat
diperhitungkan oleh pemerintah atau investor-investor yang terlibat
didalamnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan iklim di mana
korupsi dan perebutan menjadi norma yang umum terjadi, terutama
di negara-negara yang pengaturan hukumnya lemah, dan perwujudan
atau manifestasi dari pengelolaan yang buruk ini terlihat nyata dalam
kutukan sumber daya (sektor minyak, gas, dan tambang). Seperti
halnya kompetisi untuk mengontrol dan mengeksploitasi tanah
dan sumber daya alam yang semakin meningkat, potensi korupsi
juga meningkat. Kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi proses
perjanjian yang berlangsung, pada kenyataannya telah berdampak
pada merebaknya korupsi. Perusahaan dan pegawai pemerintah
disebut melakukan korupsi ketika mereka memuluskan land
grabbing dengan cara mengabaikan pengaman hukum dan regulasi,
serta melakukan persengkongkolan dengan bebas. Ketika tanah
dirampas, ini memberikan pendapatan bagi bisnis dan kelompok
elit untuk semakin menambah kekuasaan dan kekuatan mereka,
yang pada akhirnya akan memicu terjadinya korupsi lagi di masa
mendatang.
Naskah ini menyajikan penelitian mengenai tingginya tingkat
korupsi dalam bisnis dan elit politik akibat kegagalan pengelolaan,
yang berperan dalam sebagian besar proyek yang membahayakan.
Terdapat studi kasus yang dipakai untuk memahami bagaimana
korupsi merusak tranparansi dan akuntabilitas selama pengalokasian
tanah dan sumberdaya alam untuk tujuan-tujuan investasi,
khususnya pada peran elit lokal. Tulisan ini menganalisis bagaimana
mekanisme akuntabilitas dan keberatan telah dikorupsi oleh elit-elit
lokal, yang selanjutnya menghalangi para korban perampasan tanah
untuk bisa memperoleh ganti rugi.
Studi kasus yang disajikan dalam tulisan ini memberikan contoh
keterkaitan antara korupsi dan land grabbing yang secara khusus dapat
muncul dalam tiga area yang dalam naskah ini difokuskan pada; 1)