Page 206 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 206

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  181


              korupsi pengambilan keputusan terkait dengan pengalokasian tanah
              (korupsi memungkinkan   perusahaan  mengabaikan  aturan-aturan
              hukum, sehingga proses berlangsung secara bebas bahakan ilegal);
              2) korupsi akuntabilitas  dan  mekanisme  legal dalam  pemberian
              ganti rugi bagi masyarakat  yang terkena  dampak  (akuntabilitas
              dan mekanisme yudisial dikorupsi melalui pengaruh dan kekuasan
              konspirasi); 3) bagaimana  land grab mengkonsolidasikan elite dan
              negara (land grab memungkinkan konsolidasi kekuasaan, pengaruh
              elite pada negara).
                  Dalam  konteks  land grabbing, penulis  mendeinisikan  korupsi
              sebagai penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  keuntungan  pribadi.
              Hal ini berarti subjek  korupsi menjadi persoalan  dalam  akuisisi
              tanah  berskala  besar  untuk  tujuan  investasi yang tidak  hanya
              berkaitan dengan penyuapan (memberikan atau menerima sesuatu
              yang bernilai untuk  mempengaruhi sebuah   transaksi). Ini juga
              termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, yang mencakup
              kecurangan/penipuan, pemerasan, pencucian  uang, penggelapan,
              kolusi, konlik  kepentingan, revolving door  (pintu  putar)- ketika
              seseorang mengesksploitasi kerja  berulang di dalam    kantor
              pemerintah  atau  perusahaan  swasta), kekerasan, dan  berbagai
              bentuk intimidasi yang lain.
                  Dalam  paparannya, penulis  menyebutkan  bahwa  relasi antara
              korupsi dan  kesalahan  manajemen  sumber  daya  minyak, gas, dan
              mineral dideskripsikan dengan sangat baik dalam berbagai literatur
              tentang  resource curse  atau  kutukan  sumber  daya. Meskipun
              demikian, relasi antara korupsi dan fenomena land grabbing, sangat
              sedikit dipahami karena karakteristik dan perkiraan keluasan korupsi
              yang umumnya    bersifat  rahasia, menjadi pembatas  tersendiri.
              Naskah  ini menyajikan  tipologi relasi, dengan  menggunakan
              dua  contoh  studi kasus  bagaimana  korupsi, baik  sebab  maupun
              dampaknya, menyebabkan    keputusan  yang tidak  tepat  tentang
              tanah. Kebutuhan  untuk  melindungi komunitas-komunitas   ini,
              siapa  yang akan  tetap  berjuang agar  memperoleh  tanah-tanah
              mereka   kembali, semua   informasi yang bisa   diidentiikasi telah
              dimusnahkan. Hal ini mengindikasikan kekerasan dan ancaman yang
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211