Page 210 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 185

ketika petugas tidak mau bekerjasama. Cara yang lain terjadi ketika
perusahaan bekerjasama dengan polisi, militer, dan pengadilan untuk
membungkam atau menjinakkan aktivitas masyarakat dengan cara
memberikan ancaman, menangkap, melakukan penahanan, atau
taktik yang lain. Dampak terpisah dalam fase implementasi adalah
ketika korupsi mencegah proses monitoring dan evaluasi yang
independen terhadap proyek yang sedag berjalan, memungkinkan
perusahaan mengabaikan regulasi dan pengaman, beroperasi di luar
aturan dan syarat kontrak serta mencegah otoritas regulasi dengan
memberikan sanksi atau membatalkan kontrak.
Investasi komersial pada tanah secara teoritis dipercaya potensial
untuk mendatangkan manfaat secara makro maupun mikro,
yang mencakup penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan
ketahanan pangan dan mendorong terjadinya transfer teknologi.
Meskipun demikian, realitas di banyak negara menunjukkan
bahwa tipe investasi yang dideinisikan sebagai grabbing ini
land
secara fundamental gagal dalam mencapai target-target ekonomi
tersebut, dan faktanya justru meningkatkan kemiskinan, sebagian
karena korupsi. Pembayaran oleh perusahaan untuk memperoleh
konsesi atau hak kepemilikan dianggap petugas lokal sebagai suap,
akibatnya hanya pembayaran dalam presentase yang sangat kecil
yang bisa masuk dalam anggaran nasional, konsesi tanah dapat
memicu korupsi di berbagai level lokal, di mana yang sebelumnya
belum ada, pada akhirnya mengikis struktur dan proses-proses
pemerintahan lokal.
Pada bagian akhir tulisan, terdapat rekomendasi untuk tiga
kelompok stakeholder yaitu pemerintah yang menerima investasi
tanah komersial berskala besar, perusahaan yang terlibat dalam
investasi, dan lembaga internasional. Tiga rekomendasi tersebut
adalah, pertama, mereka harus mengadopsi dan menerapkan
legislasi anti korupsi yang didukung parlemen dan masyarakat sipil.
Kedua, pemerintah harus melakukan investigasi dan menghukum
mereka yang terlibat dalam korupsi kesepakatan tanah, termasuk
keterlibatan dalam intimidasi dan membungkam aktivis, juga saksi
kepada para pegawai pemerintah yang gagal dalam menjalankan