Page 212 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 212
Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 187
isu kritis mengenai apakah investasi asing terhadap tanah pertanian
dan hak atas tanah akan berkontribusi bagi pembangunan atau
malah membawa konlik-konlik tambahan? Apa yang terjadi ketika
kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban
investor asing dan komunitas lokal menghambat kewajiban hukum
internasional ?
Kerangka kerja hukum investasi internasional saat ini lebih
bertujuan melindungi investasi asing manakala mereka beroperasi di
negara lain, termasuk investasi mereka dalam hak atas tanah dan air.
Terdapat tiga rezim yang mempengaruhi investasi asing, yaitu hukum
dan peraturan nasional, kontrak-kontrak, serta traktat investasi
internasional. Malik mendiskusikan implikasi traktat investasi.
Apakah traktat tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan
keuntungan pembangunan dari investasi asing pada lahan pertanian,
atau justru malah menghalangi kemampuan pemerintah mengatur
investasi asing supaya lebih memberi keuntungan kepada komunitas
lokal dan menangani isu ketahanan pangan? Bagaimana mereka
mempengaruhi pelestarian hak tradisional pengguna air lokal? Apa
yang terjadi jika kualitas dan kuantitas air terkena dampaknya? Pada
kasus di mana hukum dan peraturan nasional negara tuan rumah
tersebut lemah dan tidak jelas, komunitas lokal dan pengguna tanah
akan ditinggalkan atau bahkan tanpa perlindungan hukum terhadap
tanah, air, pangan dan pekerjaan mereka. Sebaliknya, investor asing
memiliki hak hukum yang kuat, bahkan absolut, berdasarkan
kontrak dan traktat investasi internasional, bahkan jika mereka
diajukan kepada pengadilan atau arbitrase internasional.
Sebagai contoh, ketika investor asing membutuhkan hak tanah
jangka panjang, di samping melalui akuisisi/pendudukan tanah, maka
hal tersebut juga sekaligus memperoleh hak atas air dan sumber daya
lainnya untuk menjalankan investasi. Hal ini telah diperhitungkan
secara tepat oleh para investor. Investor akan mendapatkan hak
untuk mengekspor hasil produksi secara keseluruhan, meskipun
negara tuan rumah mengalami masalah pangan, atau setidaknya
para investor memiliki sejumlah pengharapan yang absah (legitimate
expectation) terkait hak tersebut. Keseluruhan hak tersebut