Page 208 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 183

sumber daya, tetapi memperoleh sangat sedikit manfaat, dan tidak
bisa duduk bersama dengan pemerintah maupun perusahaan untuk
bisa memperhitungkan keputusan atau tindakan yang secara negatif
berdampak pada mereka. Di beberapa negara, kesenjangan antara
yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan yang tidak berdaya
adalah wujud nyata yang bisa dilihat; selanjutnya yang bisa dilihat
dalam hal ini adalah kepentingan para elite yang berusaha menjaga
status quo dan membuat masyarakat tidak bisa membuat perubahan
praktik dan kebijakan.
Korupsi memfasilitasi land grabbing dalam berbagai cara.
Pada dasarnya, ini merupakan manifestasi dari kepentingan
dan penyalagunaan kekuasaan/wewenang yang terjadi ketika
pegawai pemerintah di level nasional atau lokal dan kepentingan
perusahaan untuk menyewa atau mencari tanah (baik negara atau
swasta), mengabaikan hukum serta dampak sosial, lingkungan, dan
pengelolaan yang negatif. Hal ini terjadi dalam sejumlah dimensi.
Pertama, ketika petugas pemerintah menerima suap dari perusahaan
untuk mengubah atau mengabaikan hukum-hukum, untuk
memfasilitasi perubahan transaksi, memberikan pelayanan yang
terbaik, bisa bertindak dengan bebas, menyalahgunakan kebijakan.
Suap, mencakup pembayaran tunai atau sejenisnya, secara pribadi
mereka pura-pura buta/tidak melihat ketika perilaku koleganya
menyimpang dari aturan institusi. Pada beberapa kasus korupsi yang
lebih luas, terutama di tingkat lokal, biasanya karena kurangnya
kapasitas dan pengawasan dari pemerintah di tingkat pusat. Kedua,
hal ini terjadi ketika ada kepentingan yang muncul dari petugas
pemerintah, politisi, dan anggota keluarga mereka sendiri yang
memiliki atau terlibat dalam perusahaan di mana mereka diberikan
hak melalui sewa atau akuisisi. Dalam kasus serupa ini, suap
secara isik tidak diberikan atau diterima, tetapi kepemilikan atau
koneksi antara petugas pemerintah dan perusahaan memunculkan
pertanyaan tentang keuntungan pribadi dari kesepakatan yang
terjadi, dengan relasi yang tetap dijaga secara rahasia. Lebih lanjut
hal ini juga memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan
khusus, membengkokan regulasi dan kebijakan, serta mengabaikan
dampak sosial, lingkungan dan pengelolaan yang negatif dengan