Page 209 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

184 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

bebas, seperti halnya mempromosikan nepotisme.
Kedua bentuk korupsi dapat terjadi di level lokal seperti halnya
di level nasional. Meskipun petugas pemerintah lokal menerima
suap dari perusahaan yang terlibat dalam investasi tanah skala besar
telah dipahami secara umum bahwa korupsi, di tingkat nasional yang
dilembagakan oleh agen pemerintah suatu ketika dapat menjadi
persoalan yang lebih penting. Ketika hal ini terjadi, kebijakan dan
fungsi-fungsi utama dari negara menjadi terdistorsi sementara para
pemimpin memperoleh keuntungan. Sebagai hasilnya, keputusan
pemerintah tentang siapa yang memperoleh tanah dan siapa yang
menggunakannya, dan untuk tujuan apa, semua ini tidak didasarkan
pengakuan pada hak-hak lokal, tujuan untuk ketahanan pangan,
keberlanjutan lingkungan, atau pertumbuhan ekonomi. Terlebih
lagi, tanah dan sumber daya alam (yang jamak sudah memiliki
sejumlah pengguna yang bergantung padanya) dialokasikan
kepada perusahaan yang memiliki hubungan paling baik dan mau
membayar dengan harga yang paling tinggi. Ketika korupsi terjadi,
dan terutama ketika mencapai tingkat pimpinan tertinggi, menjadi
kemustahilan bahwa setiap level departemen atau lembaga donor
internasional mengimplementasikan reformasi yang bertujuan
meningkatkan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya domestik.
Hal ini juga berarti bahwa petugas pemerintah, yang memiliki tugas
untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, di samping kesetiaan
mereka pada perusahaan, patron dan yang lainnya dengan demikian
menumbangkan korupsi merupakan fondasi dari proses demokrasi.
Selain korupsi yang dilakukan dengan mendistorsi prosedur
legal dan proses pengambilan keputusan dalam akuisisi dan alokasi
hak untuk investasi berskala besar yang dilakukan dalam permulaan
siklus proyek, korupsi juga dapat terjadi pada saat implementasi
proyek. Cara yang paling problematik di sini adalah dari perspektif
korban land grabbing di mana akuntabilitas regulasi dan mekanisme
pertanggungjawaban secara yudisial memastikan proyek investasi
mengikuti hukum dan tidak melanggar HAM, ternyata dikorupsi.
Ini terjadi misalnya ketika komunitas kehilangan dokumen untuk
menyatakan keberatan di pengadilan atau mekanisme non yudisial