Page 213 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 213
188 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
umumnya diproteksi di bawah traktat investasi, dan tindakan
pemerintah manapun yang mempengaruhi hak-hak tersebut akan
dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional,
dan memicu klaim investor untuk menuntut kompensasi sebelum
pengadilan internasional.
Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah dalam kasus
krisis pangan atau untuk melindungi populasi lokal, dapat memicu
pelanggaran terhadap perlindungan jaminan pada traktat investasi
internasional, sehingga menyebabkan pemerintah harus membayar
kompensasi kepada investor. Saat ini telah banyak modiikasi traktat
investasi internasional, khususnya di negara di mana kesepakatan
pertanahan dibuat. Pemahaman terhadap implikasi hukum
traktat investasi internasional dan dampaknya yang mengekang
kemampuan pemerintah untuk mengelola investasi internasional
pada area vital seperti lahan pertanian hak atas air dapat membantu
pemerintah maupun komunitas untuk mengambil keputusan
dalam mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan.
Malik menampilkan pelajaran berharga dari Pakistan pada konteks
ini, yang akan relevan bagi negara-negara berkembang dalam
mempertimbangkan kesepakatan pertanahan.
(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www.future-agricultures.org
II.21. Mutopo, Patience dan Chiweshe, Manase, 2012, “Large
Scale Land Deals, Global Capital and the Politics of Livelihoods:
Experiences of Women Small- Holder Farmers in Chisumbanje,
Zimbabwe”. Artikel pada International Conference on Global
Land Grabbing II, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October
2012.
Kata Kunci: Zimbabwe, akuisisi tanah, livelihood, akses, perempuan
Akses perempuan atas tanah dan penggunaannya demi mata
pencaharian, setelah jejak singkat reforma agraria di Zimbabwe,
harus dilihat melalui lensa sosial dan ekonomi yang baru. Artikel
