Page 312 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 312

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  287


              pihak yang paling produktif (korporasi). Namun muncul pertanyaan,
              “where will  these people go, and  what will  they do?.” Menurut  Li,
              secara  alamiah  kapital selalu  mencari subsidi (baik  berupa  regulasi,
              ketersediaan lahan dan sumber air, biaya eksternalitas) dan menekan
              biaya (harga) tenaga kerja. Dengan demikian, argumen bahwa tenaga
              kerja  upahan  pedesaan  dan  migrasi keluar  adalah  jalan  keluar  dari
              kemiskinan tidak dapat dipertahankan.



              (MYS)
              Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

              IV. 26. Marti, Serge. 2008. “Losing Ground: The Human Impacts
              of Palm Oil Expansion”. Research Report dari Friend of Earth.

              Kata  kunci:  kelapa  sawit,  konlik  lahan,  masyarakat  adat,

              keanekaragaman hayati


                  Pembangunan   perkebunan  secara  demikian  cepat  membuat
              banyak masyarakat adat menjadi semakin miskin dan termarjinalkan,
              merendahkan   institusi dan  budaya  mereka, dan  menghancurkan
              keragaman   hayati hutan  di Indonesia. Laporan    dari Marti
              memperjelas  bahwa  perkebunan  kelapa  sawit  di Indonesia  telah
              meneruskan  berbagai pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat
              adat – khususnya hak untuk berpartisipasi, hak terhadap budayanya,
              air  dan  kesehatan, hak  bekerja, dan  hak  untuk  dilindungi dari
              perlakuan buruk, penahanan sewenang-wenang, bahkan hak untuk
              hidup. Pelanggaran  ini bukan  hanya  terhadap  standar  hak  asasi
              manusia internasional yang mana Indonesia turut menandatangani,
              namun juga prinsip-prisnip dasar RSPO. Telah banyak organisasi yang
              memperhatikan perkembangan ekspansi kelapa sawit berkeyakinan
              bahwa tindakan sewenang-wenang ini terus terjadi dan berulang di
              berbagai perkebunan di seluruh Indonesia.
                  Pihak  yang paling bertanggung jawab      dalam  berbagai
              pelanggaran  tersebut  adalah  pemerintah  Indonesia  yang telah
              meloloskan  legislasi produk  hukum, yang mana  produk  hukum
              tersebut mendiskriminasi masyarakat adat, menempatkan konversi
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317