Page 313 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

288 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

hutan di atas pembangunan berkelanjutan, dan membiarkan
perusahaan-perusahaan (atau ailiasinya) menghancurkan

sedemikian luas kawasan hutan di Indonesia. Berbagai upaya
reformasi tidak cukup berkelanjutan juga tidak cukup substansial
untuk mengubah situasi secara memuaskan. Pemerintahan yang
lemah juga memungkinkan perusahaan-perusahaan perkebunan
yang beroperasi di Indonesia mengabaikan kepatuhan terhadap
hukum, sekaligus merendahkan hak-hak atas tanah masyarakat
yang tanahnya diambil alih oleh perusahaan tersebut.
Penegakan hukum yang sangat lemah – yang disertai juga dengan
parahnya tingkat korupsi – menelantarkan masyarakat, sehingga
masyarakat yang terabaikan hak-haknya tidak bisa mengajukan
tuntutan hukum atas hak-hak mereka tersebut. Hal ini menjadi
pemicu munculnya berbagai sentimen negatif dan konlik terbuka.
Melalui laporan ini, Marti meminta kepada pemerintah Indonesia,
pemerintah negara lain, dan perusahaan-perusahaan perkebunan
untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan
prinsip hak-hak asasi tetap dihormati. Kegagalan memenuhi prinsip
ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Marti melalui sejumlah contoh,
akan menegasi berbagai kemungkinan bagi masyarakat adat untuk
bertahan dan mempertahankan kebudayaannya. Apabila masyarakat
adat terus-menerus diabaikan, Marti mengingatkan, akan memicu
konlik terbuka yang penuh dengan kekerasan.

(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.foe.co.uk; www.
lifemosaic.net; www.sawitwatch.or. id.

IV.27. Mc.Carthy, John et all. 2012. A Land Grab Scenario for
Indonesia? Diverse Trajectories and Virtual Land Grabs in the
Outer Islands. www.future-agricultures.org.

Kata Kunci: Indonesia, perampasan tanah, pulau luar, jarak, sawit

McCarthy membahas transnasionalisasi land grabbing yang
terjadi di Indonesia. Ada dua pertanyaan yang dimunculkan Carthy