Page 318 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 293

ini, perusahaan swasta dan negara mengakumulasikan ‘bank
tanah’ yaitu tanah dibawah berbagai izin peruntukan yang saat
ini tidak dimanfaatkan untuk kemudian disiapkan sebagai target
pembangunan selanjutnya. Perizinan menjadi ‘kunci’ utama yang
dianggap lebih berharga dibandingkan dengan pengembangan
perkebunan itu sendiri. Dalam kasus minyak sawit ini, investasi
asing berskala luas memainkan peranan penting, sementara pemain
domestik dan transnasional memainkan peran komplementer.
Investor asing masuk dalam pasar ‘land grab’ sebagai ‘silent partner’
dari perusahaan pangan atau bioenergi lokal. Dalam ketiadaan
bentuk-bentuk transaksi yang transparan, pimpinan adat atau
pimpinan lokal seringkali terlibat dalam ‘pelepasan tanah’ (freeing
up land). Pada tahap lanjut jamak terjadi kekerasan meluas akibat
tidak dipatuhinya prinsip FPIC. Hal ini seringkali terjadi karena
aktor-aktor lokal, termasuk pimpinan lokal atau pegawai pemerintah
yang berperan sebagai mediator, dalam beberapa proses justru
memiliki kepentingan dibalik proses pengadaan tanah yang sedang
berjalan. Ketika janji-janji manis yang dibuat oleh perusahaan
tidak terealisasi, sejumlah besar konlik pun muncul. Seringkali
petani kehilangan hak milik yang jamak berstatus sebagai hak adat
yang kemudian dikonversi menjadi hak milik negara, dan berubah
menjadi ijin-ijin konsesi. Hal ini karena proses negosiasi tanah yang
terjadi antara pemilik tanah lokal, dan investor, tidak seimbang,
ada perbedaan kekuasaan dan pengetahuan di antara keduanya.
Proses yang berkaitan dengan perkebunan sawit ini diikuti dengan
beberapa pola/karakteristik dari akuisisi tanah yang terfragmentasi,
terdiferensiasi dan terdesentralisasi. Dalam kasus ini, ditemukan
gap yang sangat jelas antara proyek, perencanaan, wacana dan
praktik nyata di lapangan. Booming sawit juga berkaitan dengan
sejumlah ‘akuisisi virtual’ mencakup kegiatan-kegiatan spekulatif
yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengantongi perizinan.
Ketiga, pengalokasian tanah yang didorong oleh pengembangan
penaman buah jarak untuk mendukung proyek energi hijau. Dalam
proyek energi hijau ini, skema baru akuisisi tanah berskala luas
difokuskan pada wilayah-wilayah yang dimasukan dalam kategori
‘marginal’. Kebijakan biofuel, ditujukan untuk mengubah tanah-