Page 45 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 45
20 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
kepentingan atau peruntukan baru lebih mudah diintervensikan.
Proses intervensi ini, pada berbagai kasus, dimungkinkan karena
tidak adanya formulasi kebijakan yang tegas atau kebijakan telah
ada namun tidak pernah diimplentasikan. Kondisi-kondisi serupa
ini membuka jalan bagi investasi yang semakin meluas.
Berkaitan dengan tata pengelolaan negara yang lemah, (Maclnnes,
2012) menggunakan indikator iklim korupsi. Iklim korupsi yang
subur memungkinkan banyak investasi yang mengabaikan regulasi
dan hukum serta manipulasi. Korupsi merusak tranparansi dan
akuntabilitas investasi. Korporasi dapat berinvestasi dengan bebas
atau bahkan ilegal. Perusahaan juga bisa memperoleh perlakuan
khusus, membengkokan regulasi dan kebijakan, serta mengabaikan
dampak sosial, dan lingkungan, dan melakukan pengelolaan yang
negatif. Ketika hal ini terjadi, kebijakan dan fungsi-fungsi utama
dari negara menjadi lemah, sementara oknum-oknum tertentu
memperoleh keuntungan. Keputusan pemerintah tentang siapa
yang memperoleh tanah dan siapa yang menggunakannya, dan
untuk tujuan apa, semua ini tidak didasarkan lagi pada pengakuan
hak-hak lokal, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, atau
pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, tanah dan sumberdaya
Gambar 11. Indikator Negara Favorit yang Menjadi Target Akusisi Tanah
Sumber: Data Primer, 2012
