Page 44 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 44

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  19


                  Kasus-kasus perampasan tanah yang terjadi di masing-masing
              wilayah  dapat  dipetakan  berdasarkan  negaranya. Di Asia  kasus
              land grabbing  terbanyak  dijumpai di Asia  Tenggara  (Indonesia,
              Laos, Kamboja, Philipina dan Vietnam), kemudian India, Cina, dan
              Pakistan. Di Afrika  kasus  land grabbing jamak terjadi di Tanzania,
              Liberia, Ethiopia, Zimbabwe, Afrika  Sub  Sahara, Madagaskar,
              Rwanda, Uganda, Mozambique, Sierra   Leone, dan  Sudan. Untuk
              kasus land grabbing di Amerika Latin banyak dijumpai di Colombia,
              Brazil, Guetemala, Bolivia, Costa  Rica, Uruguay, Argentina  dan
              Honduras seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:














                Gambar 10. Kasus-kasus Land Grabbing di Asia, Afrika dan Amerika
                      Sumber: Rekapitulasi Penelusuran Anotasi Bibliografi, 2012
                  Menurut  Benjaminsen  (2011), Afrika  merupakan  target  utama
              karena  dianggap  sebagai benua  yang memiliki tanah  melimpah
              dengan  harga  yang murah. Daniel & Mittal (2010) menambahkan
              bahwa  Afrika  khususnya  di beberapa  negara  seperti Liberia, Sierra
              Leone  dan  Ethiopia, dianggap  sebagai negara-negara  potensial
              untuk  berinvestasi, karena  memiliki resiko  yang rendah  namun
              menjanjikan  keuntungan  yang besar. Negara-negara  ini memiliki
              kelunakan  legislasi yang memungkinkan  penawaran  tanah-tanah
              berkualitas paling subur kepada investor.
                  Bollin (2011) juga menambahkan bahwa investor memang lebih
              berminat  pada  negara  dengan  indikator  tata  kelola  pemerintahan
              dan  perlindungan  hak  tanah  yang lemah. Indikator  tata  kelola
              pemerintah  yang lemah  ini salah  satunya  ditunjukkan  dengan
              ketidakpastian  pemihakan  pemerintah  dalam  melindungi tanah-
              tanah  yang berstatus  sebagai tanah  adat  (German, 2011). Kondisi
              serupa ini membuat status tanah menjadi sangat negotiable, sehingga
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49