Page 59 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 59
34 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
menjadi bukti naturalisasi kebijakan adalah legimitasi-legimitasi
hukum bagi pelaksanaan MP3EI. Langkah utama yang ditempuh
adalah menyusun rencana debottlenecking regulasi, perizinan,
insentif dan pembangunan infrastruktur serta realisasi komitmen
investasi. Perubahan regulasi dan perizinan menjadi salah satu
sasaran penting yang dilakukan dengan pengkajian ulang undang-
undang dan Peraturan Pemerintah keagrariaan untuk memasukan
10
status tanah ulayat sebagai bagian dari komponen investasi,
serta peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan
pemanfaatan lahan-lahan terlantar.
Gambar. 15. Tahapan Pelaksanaan MP3EI
Sumber: Kemenko, 2011: hal 178
Skema tanah ulayat ini menegaskan kembali bahwa investor
berupaya mengakses tanah-tanah ulayat yang pada umumnya
tidak memiliki bukti pemilikan formal. Tidak hanya tanah ulayat,
pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Jaringan pintu internasional
dengan pelabuhan dan bandara sebagai international gateway serta
fasilitas custom trade/industry facilitation merupakan jalan tol bagi
semakin terbukanya Indonesia untuk berbagai jenis pemodal.
10 Hal ini dikatakan sebagai upaya memberikan peluang kepada
pemilik tanah ulayat untuk dapat menikmati pertumbuhan ekonomi
di daerahnya (khususnya terkait realisasi MIFEE). Upaya merevisi
regulasi ini dibebankan sebagai tanggungjawab BPN, Kemenhut dan
Kemendagri.
