Page 162 - Berangkat Dari Agraria

BAB IV 139
Penguatan Ekonomi Rakyat

4.1. Menggali Demokrasi Ekonomi 43
Terkenang Mubyarto dan Dawam Rahardjo yang mundur dari
Tim Ahli PAH I BP MPR saat merumuskan amandemen konstitusi
tahun 2002. Kedua pakar ekonomi kerakyatan atau ekonomi
Pancasila menolak untuk menghapus dan mengganti Pasal 33 UUD
1945. Tiga ayat yang terpahat dalam Pasal 33, seharusnya cukup untuk
menjadi dasar politik hukum bagi peraturan perundang-undangan
terkait ekonomi nasional. Jika dihapus, ekonomi kerakyatan bisa
goyah. Demikian inti pemikiran kedua almarhum ini.
Bunyi Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air dan kekayaan lama
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lalu, hasil amandemen keempat tahun 2002, ada dua ayat
tambahan: (4) Perekonomian nasional ynag diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan mengaja keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional, dan; (5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Kini, terjadi kontroversi proses penyusunan dan substansi RUU
Cipta Kerja sebagai Omnibus Law. RUU ini akan mengubah sekitar 81
UU yang dinilai menghambat investasi untuk menciptakan lapangan
kerja. Arahnya, menuju satu produk legislasi yang memudahkan
masuknya investasi agar tercipta lapangan kerja guna menyerap
tenaga kerja yang terus meningkat. Saat mengenang 75 tahun
lahirnya Pancasila, nampaknya penting untuk menggali konsep dan
praktek demokrasi ekonomi agar senafas Pancasila dan Konsitusi
1945.

43 Bisnis Indonesia, 30 Mei 2020.