Page 164 - Berangkat Dari Agraria
P. 164
BAB IV 141
Penguatan Ekonomi Rakyat
Melawan lupa
Jika berbaik sangka, penyusun RUU ini “mungkin lupa” bahwa MK
pernah memutuskan HGU 90 tahun itu menabrak UUD 1945. Kritik
guru besar dari UI, UGM, IPB, UB, Unpad, dan lain-lain hendaknya
lebih dari cukup untuk mengingatkan penyusun RUU Cipta Kerja
agar jangan lupa putusan MK. Maria SW Sumardjono (guru besar
hukum agraria dari UGM) mengingatkan bahwa investasi yang adil,
berkepastian hukum, demokratis, dan berkelanjutan perlu didukung
dan pada saat bersamaan harus diupayakan terbitnya peraturan
maupun upaya-upaya dalam rangka implementasi Pembaruan
Agraria melalui redistribusi tanah, pemenuhan hak-hak masyarakat
hukum adat, dan penyelesaian konflik agraria (22/2/2020). Kita
harus melawan lupa.
Selain kerumitan demokrasi ekonomi dari sisi legal formal atau
politik hukum, kerumitan juga terjadi pada tataran praktek politik
ekonomi. Selama ini, praktek ekonomi negara dan swasta berjalan
beriringan. Negara mempertahankan BUMN di banyak sektor
sambil memberi ruang dan peluang bertumbuhnya perusahaan
swasta besar. Bayak kritik diajukan terhadap pengelolaan BUMN
sektor strategis. Misalnya, peran perusahaan pengelola perkebunan
negara dan kehutanan yang mengelola hutan di Jawa. Selain mis-
manajemen sehingga terus merugi, perusahaan milik negara ini
banyak melahirkan konflik dan memicu ketimpangan agraria.
Sementara, geliat perusahaan swasta besar terus difasilitasi
negara hingga terus bermekaran dan cenderung menggerus usaha
kecil dan menegah. Konsistensi pelaksanaan reforma agraria jadi
solusi utama atas hal ini. Saatnya kembali ke sila keadilan sosial dan
konstitusi dengan mempraktekan penguasaan sumberdaya ekonomi
di tangan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *
4.2. Koperasi Reforma Agraria 44
Pada 12 Juli 1947 atau 73 tahun lalu, untuk pertama kalinya
gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi di
44 Suara Pembaruan, 27 Juli 2020.
