Page 168 - Berangkat Dari Agraria

BAB IV 145
Penguatan Ekonomi Rakyat
yang menolak dan tidak setuju dengan isinya untuk mengajukan uji
materi ke Mahkamah Konsitusi.

Banyak kritik terhadap proses dan substansi undang-undang
ini. Menciptakan lapangan kerja semua menyetujuinya, tapi
mewujudkannya dengan mempermudah investasi menjadi debat
panjang. Terutama karena investasi membutuhkan lahan yang tak
sedikit. Sementara komflik lahan tak kunjung beres. Di lain sisi,
pengaturan reforma agraria juga dimaksudkan untuk mengatasi
pengangguran dengan menyiapkan lapangan pekerjaan.

Pada isu pertanahan atau agraria terdapat sejumlah hal krusial
yang diatur dalam undang-undang itu. Misalnya, penguatan hak
pengelolaan yang dianggap melenceng dari UU No. 5/1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan bisa memicu kerumitan dalam
sistem administrasi pertanahan. Sebab, UUPA tak mengenal istilah
hak pengelolaan. Pasal 16 UUPA menyebutkan tentang hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain.
Hak pengelolaan barangkali tergolong ke dalam hak-hak lain
yang dimaksud UUPA. Sekalipun praktiknya, hak pengelolaan itu
ada dan lazim digunakan tapi tak berarti kuat secara hukum. Hak
pengelolaan sering kali disalah-artikan menjadi hak luar biasa dari
pemegangnya yang keberadaannya bisa lebih kuat di banding hak-
hak lainnya, bahkan hak milik.
Soal lain tentang Bank Tanah. Ini juga dilematik. Ide dasar
pembentukan Bank Tanah adalah untuk menjadi kelembagaan
kolateral guna mendukung pengadaan tanah bagi pembangunan
kepentingan umum. UU Cipta Kerja mengakomodir agenda reforma
agraria sebagai salah satu hal yang bisa dilayani oleh bank tanah ini.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi salah kaprah yang
menyesatkan jika reforma agraria dicapuradukan dengan agenda dan
kepentingan lain yang berbeda dengan semangat reforma agraria.
Banyak pengamat berpandangan, selain akan berdampak pada
konsentrasi penguasaan tanah di tangan korporasi bermodal besar,