Page 169 - Berangkat Dari Agraria

146 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Bank Tanah akan mempertajam friksi antara rakyat miskin dengan
perusahaan besar. Friksi yang menajam menjadi gesekan sosial
politik bisa memperparah konflik agraria yang hingga saat ini belum
tertangani secara tuntas.

Yang menarik, bagian mengingat UU Cipta Kerja mencantumkan
Ketetapan MPR/IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam. Tap MPR ini merupakan konsensus politik
nasional di era reformasi yang menjadi tonggak politik hukum
agraria nasional bagi pelaksanaan reforma agraria.

Menurut saya, celah pembaruan di bidang kehutanan dari UU
Cipta Kerja di bidang kehutanan ada pada penghapusan ketentuan
30% kawasan hutan yang harus dipertahankan. Pasal 18 UU
Kehutanandalam undang-undang ini berbunyi: “Pemerintah pusat
mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan
kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau”.
Pada ayat (2) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai luas
kawasan hutan yang harus dipertahakan ialah termasuk pada wilayah
yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.
Ketentuan Pasal 18 ini bisa menjadi peluang baru bagi percepatan
pelaksanaan reforma agraria di Pulau Jawa dan lainnya yang selama
ini tersumbat karena larangan alih status kawasan hutan karena
ketentuan mempertahankan kawasan hutan seluas. Sekarang tinggal
operasionalisasinya yang harus hati-hati agar tidak ditentukan oleh
mekanisme pasar. Menurut Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB
Hariadi Kartodihardjo, pemerintah harus mengintervensi pasar agar
niat jangka pendek mengubah kawasan untuk keperluan bisnis tidak
masif.

Sejumlah pakar menyarankan agar peraturan pemerintah yang
menjadi turunan UU Cipta Kerja mesti secara kuat mengandung
kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat. Sebab, dengna afirmasi,
UU Cipta Kerja bisa jadi momentum percepatan penetapan hutan
adat sebagai bagian dari wilayah adat dalam skema perhutanan
sosial yang ketentuannya kini diatur dalam undang-undang ini.