Page 167 - Berangkat Dari Agraria
P. 167

144  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             dari Kementerian ATR/BPN kepada rakyat yang berhak. Tanah objek
             reforma agraria terluas berasal dari pelepasan kawasan hutan. Dalam
             perspektif kebijakan  pemerintah,  baik  perhutanan sosial  maupun
             reforma agraria, sekalipun bercorak beda, tapi harus berujung pada
             muara yang  sama, yakni  tersedianya  lahan yang  cukup  luas  dan
             petani yang aktif-masif dalam menata produksi pertanian pangan
             secara bersama yang melahirkan keadilan agraria.
                 Selain dengan Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN,
             dalam  pengembangan koperasi  pangan ini Kementerian Koperasi
             dan UKM juga  perlu bersinergi  dengan Kementerian Pertanian,
             Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Sinergi
             lintas  instansi  dalam membangkitkan  ekonomi  rakyat  berbasis
             produksi  pertanian  pangan  di pedesaan  tak  hanya  ditunggu
             Presiden, melainkan oleh seluruh rakyat yang butuh pangan sehat
             dan terjangkau. Kedaulatan pangan yang dicetuskan Jokowi tahun
             2014, masih relevan untuk diperjuangkan.

                 Kolaborasi  pemerintah   dengan    gerakan   sosial,  akan
             mempercepat reforma agraria guna memperkuat hak milik rakyat
             atas  tanah, dan  pengakuan wilayah  kuasa/kelola  rakyat  melalui
             perhutanan  sosial,  serta produksi pertanian pangan  di  era pasca
             pandemi. Semoga  semua  pihak  terkait  bisa  segera  mewujudkan
             koperasi reforma agraria. Pengembangan koperasi berbasis keadilan
             agraria di pedesaan bisa jadi alternatif dari pembangunan ekonomi
             guna  meningkatkan  keadilan, kesejahteraan  dan  kemakmuran
             rakyat dalam dunia nyata. *


             4.3.  Keluar dari Dilema Menciptakan Lapangan Kerja 45
                 Presiden  Joko  Widodo menandatangani Undang-Undang
             Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020,
             setelah DPR mengesahkannya pada 5 Oktober 2020. Sebelum menjadi
             undang-undang,  rancangannya  memicu masyarakat.  Namun,
             Presiden  Jokowi  menyatakan posisi  dan  sikap  pemerintah untuk
             segera menjalankan undang-undang itu. Presiden meminta mereka


             45   Majalah Forest Digest, Edisi Januari – Maret 2021.
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172