Page 166 - Berangkat Dari Agraria

BAB IV 143
Penguatan Ekonomi Rakyat
Prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan
sebagai prinsip koperasi senapas dengan tujuan reforma agraria.
Kedaulatan koperasi sepenuhnya di tangan anggota, yang
diwujudkan melalui musyawarah bersama. Ketua dan pengurus
bertugas dan bertanggung jawab menjalankan mandat anggota yang
harus dipertanggungjawabkan kembali kepada anggota melalui
musyawarah atau rapat anggota.
Dalam koperasi, penentuan tata guna tanah hasil redistribusi
mestilah dilakukan melalui musyawarah. Semua anggota boleh
mengusulkan jenis tanaman yang diusahakan, aneka pupuk, proses
produksi, pemeliharaan, panen, pengemasan, dan distribusi hasilnya
dalam rapat koperasi. Namun, setelah diputuskan dalam rapat,
keputusan tersebut mengikat dan harus ditaati semuanya. Semua
anggota berkontribusi dalam persiapan dan terlibat dalam pekerjaan
produksi hingga distribusi hasilnya. Keuntungan diterima bersama,
kerugian pun ditanggung bersama. Demokrasi ekonomi mengalir di
nadi dan tubuh koperasi produksi pertanian pangan.

Mencermati penjelasan Menkop UKM tersebut, tampaknya
perlu ditambahkan bahwa koperasi dibutuhkan bukan hanya untuk
mengakselerasi kegiatan perhutanan sosial, tapi juga dalam reforma
agraria dalam makna redistribusi dan legalisasi tanah –Teten
menyebutkan Kementerian ATR/BPN dalam pernyataannya. Peran
Kementerian Koperasi dan UKM sangat vital dalam menyambungkan
redistribusi dan legalisasi tanah, dengan pemberdayaan yang
digencarkan Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas Reforma
Agraria. Penyiapan subjek penerima tanah dalam kelembagaan
ekonomi yang bersendikan gotong royong, memastikan rakyat
mempertahankan dan tidak memperjualbelikan tanah serta
terkoneksi dalam kesatuan produksi dan distribusi hasil pertanian
secara kolektif.

Keadilan agraria
Jika perhutanan sosial memberi akses penggunaan dan
pemanfaatan lahan berupa kawasan hutan negara dari Kementerian
LHK, maka reforma agraria memberikan hak pemilikan atas tanah