Page 163 - Berangkat Dari Agraria
P. 163
140 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Praktek konstitusionalisme
Selama ini, konstitusionalisme demokrasi ekonomi dilaksanakan
oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
operasional pembangunan ekonomi nasional. Misalnya, UU
penanaman modal, dan UU sektoral dalam pengelolaan kekayaan
alam, seperti: agraria, kehutanan, perkebunan, kelautan, mineral
dan batu bara, dst. Jika ada isi UU yang dinilai menentang UUD
1945, warga negara dapat mengajukan judicial review ke MK.
Lewat pengujian, MK dapat memutuskan isi sebuah UU itu
bertentangan hingga dinyatakan tidak berlaku dan harus diubah,
atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga ia sah berlaku
secara hukum. Contoh, saat UU 25/2007 Penanaman Modal
disahkan, lalu diuji materi oleh sejumlah lembaga yang menggugat
pengaturan HGU 90 tahun dalam UU tersebut.
Hal ini dinilai menabrak Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Setelah
disidangkan, MK memutuskan mengabulkan gugatan dan
menyatakan pasal terkait HGU 90 tahun dinyatakan tidak sah.
Kini, pengaturan HGU kembali ke UU 5/1960 tentang Pokok-pokok
Agraria yang mengatur pemberian HGU 35 tahun dan hanya dapat
diperpanjang sekali untuk 25 tahun dengan ketentuan sangat ketat.
Merujuk RUU Cipta Kerja, perpanjangan HGU yang sudah
diberikan selama 35 tahun bisa diperpanjang untuk kedua
kalinya sehingga total HGU 90 tahun. RUU ini juga menyebutkan
pemerintah akan membentuk “Bank Tanah” sebagai badan khusus
pengelola tanah. Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan. Fungsinya melaksanakan perencanaan, perolehan,
pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan
dengan hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai. Jangka
waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan diberikan selama 90
tahun. Terselip tanya, apakah penyusun RUU ini “lupa” Keputusan
MK, atau “merasa tidak salah” sehingga lagi mengajukan sesuatu
yang sudah jelas salah dan berkekuatan hukum tetap?
