Page 170 - Berangkat Dari Agraria

BAB IV 147
Penguatan Ekonomi Rakyat
Pembaruan dalam sektor kehutanan pun menjadi lebih terbuka,
tentu plus kritiknya.

Setelah UU Cipta Kerja terbit, pemerintah perlu mengambil
langkah yang tak cukup hanya dengan mengandalkan penjelasan
resmi para menteri seperti yang sudah disampaikan dalam konferensi
pers yang dipimpin Menko Perekonomian pada 7 Oktober 2020.
Langkah strategis yang penting diambil pemerintah adalah dengan
segera menyusun aturan operasional dan NSPK sebagai pelaksanaan
dari UU Cipta Kerja.

Kritik lain terhadap substansi UU Cipta Kerja juga menyangkut
bidang pertanian, pangan, lingkungan hidup dan kehutanan. Para
pakar dan pegiat pada bidang ini membandingkan UU Cipta Kerja
dengan UU 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan, UU 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan
petani, UU 13/2010 tentang hortikultura, dan UU 18/2012 tentang
pangan.

Untuk itu, penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja
yang terkait pertanahan atau agraria, pertanian, pangan, lingkungan
hidup dan kehutanan mesti dilakukan dengan seksama dan
partisipatif. Para perumus peraturan pemerintah dan peraturan
presiden mesti memastikan dampak dalam pasal undang-undang
tak seperti dikhawatirkan banyak orang. Misalnya, pengaturan
penguatan hak pengelolaan, pemberian hak guna usaha/bangunan
dan bank tanah harus dipastikan tidak menggerus semangat
nasionalisme kerakyatan sebagaimana diatur UU Pokok Agraria,
dan tidak membelokkan reforma agraria ke arah lain yang bertolak
belakang dengan tujuannya. Lebih jauh, pengaturan teknis UU Cipta
Kerja mesti melahirkan harapan baru bagi percepatan pelaksanaan
reforma agraria sebagai kegiatan prioritas sebagaimana tercantum
dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020 dan 2021.

Langkah strategis lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah
kesungguhan mempercepat pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah
dan perhutanan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat
penerima tanah obyek reforma agraria dan perhutanan sosial. Cara