Page 174 - Berangkat Dari Agraria

BAB IV 151
Penguatan Ekonomi Rakyat
Khusus untuk Hutan Adat, telah ditetapkan 56.903 ha
dengan 75 unit SK bagi masyarakat sebanyak 39.371 KK, serta
Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.090.754 Ha (11 Januari
2021). Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang menjadi
prasyarat penetapan hutan adat juga perlu didorong agar menjadi
komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah
harus turun tangan, membimbing dan mengarahkan jika pemerintah
daerah lamban untuk mengakui eksistensi masyarakat adat.
Diperlukan langkah afirmatif untuk mengakui, melindungi,
menghormati dan memajukan masyarakat adat berdasarkan
semangat UUD 45 (Pasal 18B, Ayat 2). Pembahasan dan penetapan
RUU Masyarakat (Hukum) Adat menjadi kian mendesak untuk
diprioritaskan dalam program legislasi nasional tahun 2021 ini.
Jangan ditunda lagi.
Jika keadilan agraria bisa diwujudkan sembari mengerem laju
penularan Covid-19, niscaya akan menjadi fondasi bagi PEN secara
mendasar, menyeluruh, berkeadilan dan berkelanjutan. *

4.5. Koperasi Memajukan Ekonomi Petani 47
Tanggal 24 September dikenang sebagai Hari Tani Nasional,
sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Dalam bingkai
pemikiran Bung Karno, kemandirian ekonomi menjadi bagian dari
matra Trisakti yang senantiasa relevan hingga hari ini. Sementara
itu, petani sebagai mayoritas warga bangsa Indonesia perlu
mengembangkan koperasi sebagai wadah usaha ekomoni untuk
meningkatkan keadilan dan kemakmurannya. Bung Hatta (1966)
pernah menyerukan bahwa koperasi akan mendidik seseorang
untuk membantu dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri
dan secara bersama-sama dengan orang lain (Gitiyarko, 2021).

Kini, gerakan ekonomi petani melalui pembentukan dan
pengembangan koperasi perlu digencarkan. Sejatinya koperasi
adalah sokoguru ekonomi nasional berdasarkan semangat Pancasila
dan Konstitusi. Koperasi itu sangat penting bagi peningkatan

47 Berita Satu, 22 September 2022.