Page 47 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

agraris eigendom atas tanahnya sebagai hak yang lebih kuat,
serta perlindungan dengan Undang-undang agar jangan
sampai tanahnya itu gampang jatuh ke tangan orang asing.
Isi dua maksud dari Undang-undang di atas sangat ber-
tentangan antara yang satu dengan yang lain. Dari dua maksud
tersebut dapat ditarik benang merahnya yaitu harus mengor-
bankan salah satu di antaranya. Dan dua-duanya merupakan
pilihan yang cukup sulit, ibaratnya memelihara harimau dan
kambing dalam satu kandang. Harimau harus gemuk, kambing
perlu hidup dan jangan mati.
Atas dasar Agraris Wet dan Agraris Besluit (Domeinver-
klaring) itulah kemudian lahir bermacam-macam Undang-
undang tanah di Indonesia dengan macam-macam bentuk dan
coraknya.
Domeinverklaring adalah satu pernyataan perampasan
tanah di Indonesia dari tangan raja-raja Indonesia -yang sudah
ditaklukkan-, ke tangan Belanda untuk dipergunakan bagi
kepentingan politik penjajahannya. Kekuasaan itu kemudian
diserahkan kepada Gubernur Jendral yang bertindak sebagai
raja baru yang maha kuasa di atas kekuasaan raja-raja Indone-
sia sebelumnya yang masih dianggap keramat dan sakti oleh
rakyat.
Hukum agraria yang baru (Ind. Staatsregeling pasal 51,
dulu RR. No. 62), pada hakikatnya merupakan:
1. penampung politik “pintu terbuka” (open deur politiek)
yang lahirnya “kebetulan” bersamaan waktunya, untuk
memberikan tempat perlombaan bagi modal raksasa itu di
sini,
2. sebagai “perkawinan” antara sistem feodalisme dengan sis-
tem kapitalisme modern. Bukan pergantian sistem feodalis-

26