Page 42 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 42

Masalah Agraria di Indonesia

                  seorang bangsa Belanda. Hasil dari penyelidikan ini
                  kemudian menerangkan bahwa tanah di Jawa adalah  milik
                  raja, karena kekuasaan raja berpindah ke tangan kekuasaan
                  yang baru (Inggris), maka penguasa baru berhak mengu-
                  asainya sebagaimana raja menguasainya.
                3. Pada waktu pemerintahan Gubernur Jendral V.D. Bosch, di
                  waktu Belanda sangat memerlukan uang, kemudian men-
                  jalankan cara baru atas dasar yang lama, yaitu dengan ada-
                  nya  Cultuurstelsel yang selanjutnya terkenal sebagai
                  malapetaka bagi rakyat Indonesia. Berlakunya Cultuur-
                  stelsel meneruskan prinsip yang diambil oleh Raffles. Hanya
                  bedanya kalau Raffles menarik sewa atas tanah yang
                  dikerjakan rakyat, V.D. Bosch tidak menarik sewa tanah,
                  melainkan mengambil 1/5 tanah yang dikerjakan rakyat
                  (dipilih yang baik) di atas tanah itu ditanami tanaman yang
                  diperlukan oleh Belanda yang akan menghasilkan bahan
                  ekspor yang berharga tinggi di Eropa. Atas dasar kewajiban
                  heerendienst, maka tanah itu disuruh dikerjakan rakyat
                  dengan tanpa imbalan. Dan karena pemeliharaan tanaman
                  ekspor itu (tebu, kopi, nila, tembakau, teh, dll,) memerlukan
                  tenaga yang sangat banyak, maka praktiknya tenaga para
                  petani hanya dipergunakan untuk mengerjakan tanah Cul-
                  tuurstelsel, hingga pertaniannya sendiri terlantar, sedang-
                  kan dari Cultuurstelsel tidak mendapat upah. Karena cul-
                  tuurstelsel itu, maka perkebunan barat yang sudah ada pada
                  waktu itu tertekan hidupnya. Untuk menyingkirkan per-
                  saingan dalam soal perkebunan tanaman bahan ekspor,
                  maka mulai waktu itu ditetapkan pemerintah tidak lagi
                  menjual tanah kepada orang partikelir seperti yang sudah-
                  sudah. Perdagangan ekspor hasil perkebunan dimonopoli

                                                                    21
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47