Page 38 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

pancendiensten, janggolan, kuduran di Jawa, pajak kepala
(sebagai gantinya heerendienst) di Yogyakarta (sekarang su-
dah dihapuskan), pajak jalan di Sulawesi dan daerah-daerah
lainnya di Indonesia Timur, rodi di Sumatera dan lain-lain
tempat, pinontol sawang di Minahasa dan macam-macam
lagi sebagai terusan heerendienst zaman kekuasaan raja-raja.
Kemudian di Jawa disyahkan oleh Inl. Gemeente Ordonantie
(Stbl. 1906 no. 83 yang berturut-turut diubah dan ditambah
pada tahun 1910, 1913, dan 1919). Rodi yang ditetapkan
umumnya 52 hari dalam 1 tahun, namun pada praktiknya sela-
lu lebih karena tiap-tiap pegawai selalu meminta tenaga rakyat
lagi hingga melebihi ketentuan waktu itu untuk kepentingan
dan kehormatannya.
Masyarakat feodalisme merupakan wajah perbudakan
dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Wajah perbudakan ini
ditunjukkan dengan dikuasainya tanah oleh raja. Rakyat di-
minta mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya
kepada raja. Rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehor-
matan bagi yang berkuasa. Hukum dipegang oleh orang-orang
yang berkuasa dan rakyat untuk raja.
Perbudakan ini diselubungi dengan kata-kata “manung-
galing kawula-gusti” (persatuan antara raja dan rakyat), di
mana raja dianggap atau menganggap dirinya sebagai wakil
Tuhan di dunia. Raja dikatakan melindungi, sedang rakyat
(diharuskan) mengabdi, sebagai bentuk pengabdiannya kepa-
da Tuhan. Pemerasan adalah sebagai kewajiban bakti yang
mempunyai arti lebih dalam, sebagai kewajiban batin yang
harus dipenuhi. Rakyat tidak takut kepada hukuman dari Un-
dang-undang, tetapi takut kepada “kutuk dan walat” dari
kesaktian raja yang mahatahu.

17