Page 40 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

diberikan kepada orang yang sanggup dan dapat bekerja berat
sebagai imbangan hak (menerima tanah) yang diterimanya.
Penaklukan raja-raja oleh Belanda, sejak zaman Kompeni
(VOC) berarti juga perampasan atas kekuasaan raja. Kekuasaan
raja itu ditafsirkan menurut kepentingan dan tujuan politiknya.
Hak raja atas tanah dan tenaga rakyat seringnya hanya meru-
pakan kekuasaan de jure, sedang kekuasaan de facto ada pada
pegawai-pegawai raja di bawahnya, dan itu ditafsirkan sebagai
kekuasaan yang tidak berbatas. Oleh Belanda dipergunakan
sebagai senjata untuk kepentingan politiknya, dengan alasan
sekadar meneruskan kebiasaan yang sudah berlaku.
Tanah milik raja-raja itu jatuh ke tangan Raja Belanda,
dan di Indonesia hal ini diwakili oleh Gubernur Jendral.
Tanah-tanah tersebut di antaranya digunakan untuk:
1. Penjualan Tanah-tanah oleh Belanda
Hal ini berlaku sejak zaman Kompeni dan berturut-turut
diikuti oleh Gubernur Jendral Daendels, Raffles, dan se-
lanjutnya kepada orang-orang partikelir, terutama kepada
famili-famili dan juga untuk dirinya, hal inilah yang memun-
culkan adanya tanah partikelir.
Hak raja atas tanah dan tenaga rakyatnya yang dirampas
dari tangan raja oleh Belanda turut dijual kepada tuan tanah
yang sudah membeli tanah itu. Tuan tanah menjadi raja
atas tanah yang sudah dibeli, dengan kekuasaan yang
diberikan oleh si penjual tanah. Kuasa atas rakyat yang ada
di dalamnya, dan dianggapnya sebagai orang-orang yang
berkewajiban menyerahkan bakti kepada raja baru, yaitu
tuan tanah tersebut.
2. Menarik Sewa Tanah (landrente)
Di samping menjual tanah kepada orang-orang partikelir

19