Page 37 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 37
Mochammad Tauchid
Paduka”. Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indo-
nesia, di mana raja-raja berkuasa dan memerintah, maka sega-
la isi negerinya (terutama tanah) dianggap kepunyaan mutlak raja.
Tanah kepunyaan raja diberikan kepada pegawai-pega-
wainya yang dipercaya yang harus menyerahkan bakti. Tanah-
tanah itu lalu dibagikan lagi kepada pegawai di bawahnya
untuk seterusnya dikerjakan oleh rakyat tapi dengan beberapa
keharusan:
a. Menyerahkan Separo Hasilnya
Sebagai kebiasaan, raja yang ditaklukkan harus mengan-
tar upeti, yang dalam bahasa Jawa terkenal dengan nama bulu
bekti (bulu=hasil, wulu wetu; bekti=bakti; bulu bekti = bakti
berupa hasil bumi); ngaturaken bulu bekti, peni-peni raja peni,
guru bakal guru dadi, glondong pengareng-areng (mengantar
upeti, berupa buah-buahan yang lezat, barang dan bahan yang
sudah jadi, bahan-bahan kayu yang masih glondongan dan
yang sudah menjadi arang). Biasanya bulu bekti ini diteruskan
dari raja-raja yang ditaklukan yang harus mengantar upeti
kepada raja penakluk dan menyerahkan beban upeti itu kepada
rakyatnya.
b. Harus Bekerja untuk Raja dengan Cuma-cuma
Hal ini harus dipenuhi sebagai kewajiban dan tanda bak-
tinya kepada raja atau disebut dengan heerendienst. Heeren-
dienst ini kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda disyah-
kan sebagai kewajiban rakyat yang harus dilanjutkan yang ke-
mudian diatur oleh Undang-undang. Selain heerendienst ma-
sih ada kewajiban lain yang menjadi beban rakyat kepada raja
(atau kaki tangannya). Kewajiban yang lain itu seperti adanya
16
