Page 48 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 48

Masalah Agraria di Indonesia

                  me dengan kapitalisme, melainkan di atas sistem feodalis-
                  me, di atas susunan dan jiwa masyarakat feodalisme itu
                  berjalan pemerasan kapitalisme dengan organisasi dan
                  peralatannya yang modern,
                3. pergantian dari pemerasan langsung oleh kekuasaan Peme-
                  rintah Kolonial, pindah ke tangan kaum modal partikelir
                  terutama modal partikelir Belanda, dengan jaminan sebe-
                  sar-besarnya untuk perkembangannya.
                    Semuanya itu merupakan pokok dan dasar pokok pen-
                jajahan Belanda di Indonesia.
                    Perlindungan hak rakyat atas tanah  dengan adanya
                “Grondvervreemdingsverbod”  (Stbl. 1875 no. 179) yang
                melarang pembelian tanah oleh orang asing dari bangsa In-
                donesia, sejatinya lahir sebagai sikap yang melindungi hak
                rakyat dari bahaya yang mengancamnya, tetapi berakibat
                sebaliknya, karena:
                1. dengan larangan itu, rakyat Indonesia hanya dapat menjual
                  tanahnya di kalangan bangsanya sendiri yang tidak mampu,
                  dan menyebabkan harga tanah rakyat sangat rendah;
                2. bagi para pemodal partikelir hal itu berarti satu keuntungan.
                  Karena akan selalu mendapat tanah yang murah harganya,
                  karena penjualan dan penyewaan tanah untuk kaum modal
                  menjadi monopoli pemerintah yang melindungi dan mem-
                  belanya, dengan tidak ada saingannya;
                3. praktiknya masih dapat saja orang asing membeli tanah
                  dari rakyat Indonesia dengan sistem kedok, dengan harga
                  yang murah seperti harga umum untuk rakyat Indonesia;
                4. pelanggaran atas larangan itu (yang diancam dengan hu-
                  kuman seperti tersebut dalam Stbl. 1912 no. 1777), yang
                  sebelumnya sudah dilarang dengan ordonansi Stbl. 1861

                                                                   27
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53