Page 82 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 82

Masalah Agraria di Indonesia

                dsb). Untuk tanaman-tanaman yang hanya tanam semusim
                tidak perlu menyewa tanah terlalu lama, cukup semusim tanam.
                Karena tanaman model ini akan lebih baik jika berganti-ganti
                tempat setiap musim tanamnya. Tidak baik kalau penanaman
                dijalankan hanya pada satu tempat dan terus-menerus. Seperti
                halnya tanaman tebu, diperlukan tanah dengan persewaan untuk
                semusim-semusim. Ada juga  onderneming tebu yang
                mempergunakan tanah dengan hak erfpacht seperti terdapat di
                Jatiroto dan salah satu onderneming tebu di daerah Kediri.
                    Untuk menjamin keperluan ini, maka di samping perse-
                waan tanah dengan hak erfpacht dengan benda seperti diuta-
                rakan di muka, tersebutlah juga macam-macam Undang-un-
                dang sewa tanah. Di antaranya yang terkenal ialah Grondhuur
                Ordonnantie di Jawa dan Madura, kecuali untuk daerah Sura-
                karta dan Yogyakarta (Vorstenlanden) yang mempunyai
                Undang-undang sendiri (Vorstenlandsch Grondhuurreg-
                lement). Undang-undang sewa tanah tersebut tidak berlaku
                di atas tanah-tanah erfpacht dan tanah partikelir serta tanah-
                tanah konsesi. Untuk tanah di daerah Swapraja di luar Jawa
                dan Madura diadakan Undang-undang sendiri yang akan di-
                uraikan selanjutnya.
                    Sejak tahun 1856, sudah ada Undang-undang persewaan
                tanah (Stbl. 1856 no. 64) yang menyediakan kepentingan
                pemodal di lapangan pertanian bagi keperluan tanahnya untuk
                waktu 20 tahun. Bahkan sebelumnya, saat Gubernur Jendral
                Duymaer van Twist (1951 - 1856) sudah ada persewaan tanah
                untuk kepentingan onderneming, tetapi belum diatur dalam
                Undang-undang dan peraturan umum. Namun karena perse-
                waan tanah yang lama itu tidak disertai dengan hak-hak benda
                dan tidak dapatnya dibebani hak hipotik, dan waktunya yang

                                                                    61
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87