Page 87 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

tidak terdapat persesuaian pendapat antara kedua belah
pihak (Asisten Residen dan Bupati), maka Residen yang
memutuskan.
Persewaan ini tidak disertai dengan hak benda, karena wak-
tu persewaan ini hanya dianggap sementara sebagai waktu
peralihan untuk menanti menjadi hak tanah dengan salah
satu titel (eigendom atau opstal). Maksud peraturan ini un-
tuk memberi kesempatan kepada orang asing yang melang-
gar undang-undang untuk mendapat pengesahan atas “hasil
pelanggaran” itu melalui perlindungan Undang-undang
dengan mempergunakan hak lain yang sah.
Biasaannya orang yang sudah mendapat tanah yang tidak
sah itu terus dikerjakan. Dia sudah berbuat sebagai pemilik
tanah, termasuk menjualnya kepada orang lain. Selama be-
lum mendapat hak baru yang sah, dia dapat terus menger-
jakan. Dia tidak membayar landrente ataupun verponding
atau kewajiban sebagai pemilik tanah lainnya (grondlasten).
Karena selama itu tidak dapat dikenakan dengan salah satu
peraturan sesuai dengan peraturan hak tanah. Banyak keja-
dian semacam ini (pelanggaran pemakaian tanah oleh orang
asing).
Setelah diberi kesempatan meminta hak lain dengan Stbl.
1924 no. 240, banyak sekali permintaan hak eigendom atau
opstal. Untuk menyelesaikan urusan ini (melengkapkan
surat-surat ukur dsb,) memakan waktu yang lama. Tanah-
tanah semacam itu selama dua sampai tiga tahun terkadang
lebih lama lagi tidak dapat dipungut pajaknya yang dise-
babkan kelambatan penyelesaiannya. Menurut taksiran
Direktur B. B. pada tahun 1923 pemerintah dirugikan f
90.000, karena tidak adanya pemasukan pajak atas tanah-

66