Page 92 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Stbl. 1931 No. 373. Kekuasaan menyewakan tanah itu
diberikan kepada Residen.
11.Pemberian (persewaan) tanah dalam lingkungan kekuasaan
Departemen Angkatan Perang Stbl. 1919 No. 802 pasal 2,
yang terakhir diubah dengan Stbl. 1931 No. 373.
12.Persewaaan tanah-tanah dalam lingkungan kekuasaan Ja-
watan Kereta Api, diatur menurut pasal 3 dari G. B. Stbl.
1919 No. 802 yang terakhir diubah dengan Stbl. No. 373.
13.Izin pemakaian tanah yang masuk dalam lingkungan ke-
kuasaan daerah otonom, diatur menurut pasal 4 Stbl. 1919
No. 802 diubah dengan Stbl. 1931 No. 373.
14.Persewaan tanah negeri di atas dan di kanan kiri pipa air,
saluran-saluran air atau sungai-sungai, di luar kekuasaan
dan tidak dipakai oleh Angkatan Perang, Angkatan Laut
(kecuali lapangan-lapangan di dekat pesisir), Jawatan
Kereta Api dan Trem, Daerah Pelabuhan. Tanah itu semen-
tara tidak diperlukan untuk kepentingan Negeri disewakan
kepada penduduk desa yang berdekatan. Syarat-syarat dan
peraturan-peraturannya ditentukan, di antaranya; tiap-tiap
orang tidak boleh menyewa lebih dari satu bau, persewaan
itu hanya untuk tanaman yang umurnya tidak lebih dari 1
tahun, uang sewa tidak lebih dari besarnya landrente me-
nurut ukuran tanah itu, kalau Jawatan yang bersangkutan
memerlukan penyewa harus menyerahkan. Bagian uang
sewa dari bulan yang belum berlaku dikembalikan, kalau
ternyata selama mengerjakan itu hasilnya sangat sedikit
tidak sesuai dengan ketetapan besarnya uang sewa, atas
keputusan Residen Kepala Daerah, maka uang sewa dapat
dikurangi dan lain-lain lagi peraturan tentang itu.
Penyerahan kekuasaan kepada daerah-daerah otonomi

71