Page 88 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

tanah semacam itu.
Berhubung dengan itu, pemerintah segera membentuk satu
komisi untuk mengurusi permintaan hak eigendom atau
opstal dari tanah semacam itu. Untuk tanah-tanah yang
dilepaskan haknya dari tangan rakyat Indonesia untuk
dipergunakan Daerah Otonom (gemeente atau locale
ressorten) dan kepentingan umum, kelambatan penyele-
saian pergantian hak itu tidaklah merugikan pemerintah.
Kalau daerah menghendaki tanah itu diberikan kepadanya
dengan disertai hak benda, lalu tanah itu tidak dipergunakan
untuk kepentingan umum, maka diberlakukan Stbl 1924
no. 240. Soal persewaannya diatur semestinya, seperti ter-
hadap orang-perorang. Untuk pemakaian tanah oleh Daerah
Otonom yang dipergunakan untuk kepentingan perumahan
rakyat diadakan peraturan sendiri.
Permintaan Daerah-daerah Otonom (gemeenten dan lo-
cale ressorten) untuk mendapat bagian dari hasil persewaan
tanah menurut peraturan kas daerahnya tidak dapat dika-
bulkan oleh pemerintah. Sebab untuk kasus-kasus tanah-
tanah negeri semacam itu daerah tidak turut campur. Kemu-
dian ditetapkan bahwa hasil-hasil persewaan dan pungutan
dari tanah-tanah semacam itu, daerah otonom mendapat
bagian sebagai upah memungut (collecteloon) sebesar 8 %.
4. Persewaan tanah negeri kepada orang asing karena pema-
kaian yang tidak sah dan tidak dapat diberikan dengan salah
satu titel (G. B. 3 September 1925 no. 5, Bijblad 11015)
Persewaan tanah ini diberikan oleh Asisten Residen kepada
orang asing atas tanah yang menurut Undang-undang tidak
dapat diberikan dengan salah satu titel kepada orang asing.
Sedang menurut pertimbangan-pertimbangan “ekonomis

67