Page 93 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

(propinsi dll.), memasukkan sungai, sumber-sumber air,
muara, danau-danau, saluran dan pipa air dalam daerah
otonomi. Dengan Undang-undang pembentukan dan
penyerahan kekuasaan kepada daerah otonomi (propinsi)
Stbl. 1925 No. 378 pasal 12, Stbl. 1928 No. 295 memberikan
kekuasaan urusan tanah kepada daerah otonomi itu. Tetapi
pengaturan di atas terus berlaku di seluruh Jawa dan Madu-
ra. Tanah-tanah di pinggir sungai seperti tersebut dalam
Stbl. 1926 No. 177 dan pasal 12 ayat 5 dari Undang-undang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Jawa Timur
(Instellingsordonnantie voor Provincie Oost Java Stbl.
1928 No. 295).
15.Persewaan tanah timbunan karena pembuatan jalan dan
pembuangan air yang dapat dipergunakan sebagai tempat
mendirikan rumah-rumah dan bangunan, diatur dengan
Stbl. 1923 no. 572, dan diubah dengan Stbl. 1931 no. 373.
Peraturan sewa ini hampir menyerupai peraturan opstal
(Stbl. 1918 no. 649) dengan beberapa peraturan yang ter-
tentu; a) diberikan kepada orang Indonesia, b) pembayaran
separo harga untuk opstal.
16.Oleh Residen Kepala Daerah Surabaya dengan G. B. 14 April
1906 no. 21 dan 3 Juni 1912 no. 76 dan 27 Februari 1931
no. 33, boleh diberikan kepada penduduk di sekitar teluk
Sidayu atas tanah-tanah yang terjadi karena lumpur yang
biasa dinamakan “tambak waderpari” dan “tanah tlatah
laut”. Tanah-tanah semacam ini terdapat di desa-desa: Be-
dantan, Delik, Mengarean, Legawo, Indrawarih, Kisih dan
Gumeng di Kabupaten Surabaya (dulu Gresik). Atas tanah-
tanah semacam itu di kali Solo yang terletak di daerah Sura-
baya, diatur dengan G. B. 4 Desember 1912 no. 12. Perse-

72