Page 98 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

tersebut di atas, tidak mungkin seorang gogol akan dapat mem-
pertahankan diri. Di samping itu, pemerintah dapat menunjuk
tanah-tanah yang tersebut di poin a dan b di atas untuk me-
nanam tembakau untuk jangka waktu 12 tahun lamanya.
Tetapi dapat juga melarang persewaan yang lebih dari 5 tahun
di satu tempat yang tertentu.
Untuk masalah persewaan tanah ini, Kepala Distrik ber-
tindak sebagai notaris untuk membantu menyelesaikan segala
urusan perjanjian sewa.
Persewaan dengan segala perjanjian kontrak itu harus
disahkan oleh Bupati. Bupati bisa saja tidak mengesahkan
perjanjian sewa tersebut bilamana dalam akta sewa itu ter-
dapat:
a. jika akta tidak menurut model yang sudah ditentukan, atau
jika perjanjian-perjanjian itu bertentangan dengan Undang-
undang sewa tanah atau peraturan-peraturan pemerintah
lainnya,
b. jika orang yang menyewakan itu sesungguhnya orang yang
tidak berhak akan berbuat itu,
c. jika dalam pelaksanaan persewaan itu tenyata ada paksaan,
atau ada hal-hal yang tidak dimufakati oleh kedua pihak;
juga bilamana orang yang menyewakan belum dewasa, atau
tidak sehat pikirannya, yang menyebabkan persewaan tidak
sah. Begitu juga jika kemudian ketahuan bahwa tanah itu
sudah disewakan kepada orang lain,
d. jika menurut perhitungan akan merugikan kepentingan
bahan makanan bagi penduduk dalam satu desa atau kam-
pung, yaitu bilamana luasnya yang disewakan lebih dari 1/
3 luasnya tanah pertanian menurut penanaman musim
hujan (rending),

77