Page 99 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 99
Mochammad Tauchid
e. jika akta persewaan itu berisi:
(1) perjanjian-perjanjian yang menyebutkan akan melan-
jutkan persewaan nanti sesudah habisnya waktu
penyewaan,
(2) perjanjian-perjanjian yang mengenai penggarapan
tanah selama waktu kontrak atau yang mengenai penye-
rahan hasil; hal semacam ini diperkenankan untuk
tanaman tembakau,
(3) perjanjian-perjanjian mengenai persewaan tanah lain
daripada yang tersebut dalam akta itu.
f. Jika persewaan tanah itu dipandang bertentangan dengan
kepentingan Negara.
Sebagai dasar untuk menentukan besarnya sewa tanah
ialah hasil padi. Karena hasil padi termasuk yang sangat rendah
harganya, maka sewa tanah selalu rendah. Sedangkan kalau
ditanami sendiri, di samping hasil padi, masih ada lagi hasil
lainnya yang dapat dipetik sepanjang tahun.
Batas minimum sewa tanah yang biasa ditentukan dalam
Undang-undang sewa tanah dalam praktiknya selalu dijadikan
ketentuan sewa tanah dan tidak pernah lebih dari batas mini-
mum itu.
Kelemahan-kelemahan petani ini terjadi karena tidak ada-
nya organisasi untuk memperjuangkan dan mempertahankan
diri. Selain itu juga tidak adanya perlindungan dari siapapun,
terutama pemerintah. Bahkan sebaliknya, pihak aparat
pemerintahan selalu membantu pihak onderneming dalam
menghadapi rakyat, alhasil para petani selalu mendapat gen-
cetan.
2. Undang-undang sewa tanah di daerah Surakarta dan Yog-
yakarta (Vorstenlandsch Grondhuur Reglement)
78
