Page 104 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

tertentu, permulaan kewajiban membayar pajak bumi, dite-
rima rakyat sebagai permulaan mendapat hak tanah baginya.
Keputusan penghapusan pajak bumi (diterimanya mosi Moch.
Tauchid dalam Parlemen RI, Nop. 50) pertama-tama rakyat
ada yang ragu-ragu, karena selama ini petuk pajek (tanda pem-
bayaran pajak bumi) itulah yang dianggapnya sebagai tanda
pengakuan dan pengesahan milik atas tanahnya.
Hak onderneming atas tenaga rakyat seperti yang sudah-
sudah dihapuskan. Herendienst diganti dengan pajak kepala
(hoofdgeld) yang dibayar kepada pemerintah. Namun seka-
rang pajak kepala sudah dihapus.
Kebekelan yang tadinya merupakan daerah urusan tanah
(sebagai daerah kemandoran), dijadikan Kelurahan sebagai
daerah administratif pemerintahan dengan mendapat hak
tanah seperti tersebut di atas. Pemerintah Kelurahan dibentuk,
Bekel-bekel yang cakap (geschikt) dijadikan “perangkat
desa”(pamong kelurahan) dengan mendapat tanah lungguh
(bengkok). Yang tidak cakap diberhentikan dengan diberi pen-
siun tanah (sawah pengarem-arem), untuk selama hidupnya.
Kalau saat meninggal tanahnya kembali kepada kelurahan
dijadikan tanah kas desa.
Perubahan hukum tanah (Agrarische Reorganisatie) ini
adalah kejadian yang sangat penting dan besar artinya bagi
sejarah kerajaan serta artinya bagi hak-hak rakyat. Tetapi peru-
bahan yang penting itu terpaksa ditunda berlakunya sebab
harus menunggu 50 tahun lagi pelaksanaannya, karena harus
melalui saat “Conversie” (peraturan perubahan) yang lama-
nya 50 tahun. Karena dengan Agrarisch Reorganisatie ini
keberadaan onderneming di daerah tersebut yang sepanjang
sejarahnya hampir satu abad lamanya atas dasar deelbouw-

83