Page 106 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 106
Masalah Agraria di Indonesia
tenaga rakyat atas dasar herendienst (kerja paksa dengan
tidak bayaran) dianggap oleh kaum pemodal sangat mem-
bahayakan, maka diundurkan berlakunya (penghapusan-
nya). Lalu masih diberi kelonggaran 5 tahun lamanya lagi
tetapi dengan bayaran.
Dalam VGHR serta peraturan pelaksanaannya (uit-
voeringsvoorschrifnya) terdapat beberapa peraturan dan
perjanjian:
a. Glébagan stelsel, untuk tanaman tebu, nila, dan tembakau,
dan bengkokstelsel untuk tanaman keras (overjarige cul-
tures).
Dengan sistem ini, rakyat tidak lagi merdeka menanami
tanahnya karena selalu dikejar-kejar waktunya oleh onder-
neming. Oleh karena itu, terpaksa mereka hanya dapat
menanam tanaman yang umurnya pendek (jagung, ubi jalar
dsb) di atas tanahnya yang sesungguhnya amat subur dan
baik untuk ditanami padi dan tanaman lainnya yang lebih
berharga. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki tanah-
nya, karena tidak lama lagi tanah tersebut akan jatuh ke
tangan onderneming.
b. Peraturan kasepan
Karena pemakaian tanah berganti-ganti antara rakyat
dengan pihak onderneming, tidak jarang terjadi penyerahan
tanah itu kepada rakyat terlambat dari waktu yang ditentu-
kan untuk memberi kesempatan menanam padi. Hal ini
sangat merugikan rakyat, karena kasepnya penerimaan
tanah kembali dapat mengakibatkan kegagalan seluruh
usaha pertaniannya.
Sebagai ganti rugi, pabrik diharuskan membayar uang yang
dinamakan uang kasepan, yang besarnya diperhitungkan
85
