Page 108 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Selain itu rakyat juga dilarang menamam tembakau Vir-
ginia padahal harganya cukup tinggi di pasaran dunia.
Penanaman tembakau ini dimonopoli oleh onderneming.
Amtenar B. B. diwajibkan menjaga agar pelanggaran ini
jangan terjadi. Pelanggaran atas larangan ini dapat dihukum
denda f 10,- atau penjara 6 hari, dan tanamannya dapat
dibongkar atas putusan pengadilan
d. Urusan air dikuasai oleh onderneming
Air untuk sawah rakyat hanya sekedar kalau ada belas ka-
sihan pabrik. Rakyat yang sudah membayar “pajak air”
masih dianaktirikan dalam mendapatkan air. Biasanya,
untuk sawah rakyat diberikan air di waktu malam, sedang-
kan untuk onderneming diberikan pada waktu siang. Hal
ini disengaja oleh onderneming agar para petani saling
berperang untuk memperebutkan air. Di samping sudah
membayar pajak air, para petani masih juga dibebankan
untuk membayar “uang tembakau” atau “uang rokok” kepa-
da mandor-mandor air. Hanya dengan belas kasihan man-
dor yang maha kuasa atas bumi dan air rakyat mendapat
air sekadar untuk menyambung umur tanaman padinya.
Demikianlah sejarah dan praktik Undang-undang sewa
tanah di daerah kerajaan. Dengan VGHR ini praktis tanah
pertanian yang baik-baik di seluruh daerah Surakarta dan
Yogyakarta sudah dikuasai oleh onderneming. Baru kalau
tanah itu sudah kurus kering, tidak dapat menghasilkan lagi,
ibarat habis manis sepah dibuang, lalu dikembalikan kepada
Negeri yang biasa dinamakan “tanah konduran” (tanah
yang sudah dipulangkan kembali).
Untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta yang menjadi sa-
rang pemodal asing dalam lapangan perkebunan tebu dan

87