Page 113 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

peraturan yang berhubungan dengan Kontrak Politik antara
Pemerintah Hindia Belanda dengan daerah-daerah Swapraja.
Hal ini juga diikuti dengan munculnya bermacam-macam
peraturan dan Undang-Undang tanah di daerah-daerah ter-
sebut.
Kontrak panjang dengan Swapraja: Asahan, Deli, Kualu
dan Lidong, Langkat, Palalawan, Serdang, Siak Sri Indra-
pura, Mampawa, Pontianak, Tajan, Dompo, Sanggar, Sum-
bawa, Bima, semuanya mengatur hubungan hak tanah antara
Pemerintah Hindia Belanda dan daerah itu. Beratus-ratus
daerah Swapraja (di Sulawesi dan Sunda Kecil serta Maluku
saja tidak kurang dari 115 daerah Swapraja). Masing-masing
mempunyai hubungan sendiri dengan kontraknya masing-
masing yang berbeda-beda. Untuk daerah Swapraja Karang-
asem (Bali), yang daerahnya masuk daerah Gubernemen
(Rechtstreekbetuurd gebied), tetapi pemerintahannya bersi-
fat Swapraja mempunyai hubungan yang lain tentang tanah.
Terhadap daerah ini dapat berlaku undang-undang tanah
seperti yang berlaku untuk daerah Gubernemen. Sedangkan
untuk daerah-daerah Swapraja lainnya, peraturan-peraturan
yang berlaku di daerah Gubernemen berlaku di daerah itu
hanya bilamana dalam kontrak politiknya menyebutkan hal
itu.
Dalam Kontrak Politik antara Pemerintah Hindia Belanda
dan Raja-raja disebutkan bahwa semua penjualan dan per-
sewaan tanah oleh Swapraja atau rakyatnya kepada orang asing
(termasuk juga yang bukan rakyat Swapraja), serta semua per-
janjian yang tidak bersifat privat, harus dengan persetujuan
Pemerintah dan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan
oleh Pemerintah.

92