Page 114 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Pemberian konsesi untuk pertanian dan hutan (land-
bouw- dan bosch concessie) ada yang dilakukan oleh Raja
(kepala Swapraja) dengan persetujuan Pemerintah, dan ada
pula yang oleh Pemerintah dengan persetujuan Raja (Swapraja
Bima dan Dompo).
Dalam Kontrak Politik disebutkan juga bahwa bilamana
perlu, Pemerintah dapat mengambil tanah yang diperlukan
untuk keperluan pertahanan dan perluasan tanah bangunan
untuk keperluan Pemerintah lainnya. Dalam kontrak yang lain,
hak-hak Pemerintah Hindia Belanda atas tanah dalam daerah
Swapraja diperluas lagi (Kontrak Selebes 1904). Untuk memu-
dahkan pihak pemodal memasuki daerah-daerah itu diadakan
macam-macam Peraturan dan Undang-Undang, di antaranya
adalah sebagai berikut.
1. Kontrak model Selebes (1904)
2. Kontrak model Sumatera Timur (1906)
3. Kontrak model Kalimantan Barat (1909/1812)
4. Kontrak Siak Sri Indrapura (1916)
5. Akte model Sambas (1887)
6. Akte model pemberian Erfpacht Swapraja Sulawesi Selatan
(Bijbl. 7149)
7 . Akte model pemberian Erfpacht oleh Swapraja Kalimantan
Selatan dan Timur
8. Peraturan pemberian Erfpacht di Timor dan daerahnya
(Bibl, 7673)
9. Akte Persetujuan pemberian Erfpacht di daerah Manado
10.Peraturan persewaan tanah di Sumatera Timur (Bijbl.
7824)
11.Undang-Undang Erfpacht buat daerah Swapraja di luar
Jawa dan Madura (1919 No. 61)

93