Page 118 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

menghendakinya. Kalau penduduk tidak dapat lagi menda-
pat tanah di luar daerah Konsesi untuk keperluan pertani-
annya, Konsesionaris harus menyediakan tanah untuk
persediaan penduduk. Jumlah penduduk kampung itu
ditentukan tiap-tiap 5 tahun sekali.
Tanah yang sudah ditinggali rakyat dan dikerjakan tidak
boleh diambil oleh onderneming, kecuali kalau dengan izin
Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Itupun bisa dilaksanakan asal
penduduk di daerah tersebut tidak keberatan akan pengam-
bilan tanah itu.
Menurut Kontrak Sambas, tanaman kultur kepunyaan
rakyat yang ada dalam daerah konsesi dapat diambil dengan
memberi kerugian yang layak. Kalau penduduk tidak dapat
lagi mendapat tanah di luar daerah Konsesi hingga luasnya
semuanya 21 bau buat tiap keluarga, Konsesionaris harus
menyediakan tanah luasnya hingga memenuhi 21 bau itu.
Pohon buah-buahan dan pohon-pohon untuk sarang
lebah dalam daerah konsesionaris tidak boleh ditebang oleh
konsesionaris kalau tidak dengan persetujuan penduduk. Jika
pohon-pohon itu ada dalam daerah kampung penduduk, harus
mendapat izin Kepala Daerah Setempat (Hoofd van Plaatselijk
Bestuur).
Di sekeliling kampung penduduk harus disediakan tanah
lebarnya 200 meter untuk persediaan perluasan kampung,
hingga luasnya sedikitnya 3 kali luasnya kampung yang sudah
ada. Tanah itu tidak boleh dipindahkan haknya, kecuali dengan
persetujuan penduduk dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur.
Namun jika digunakan untuk kepentingan onderneming yang
tidak dapat dielakkan seperti; saluran air, jalan, dan sebagainya
dapat dikecualikan dari ketentuan di atas.

97