Page 115 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

12.Peraturan pemberian Konsesi untuk perusahaan hutan di
luar Jawa dan Madura, kecuali Bali, Lombok dan Irian Barat
(Bijbl. 6075 dan selanjutnya)
Selain itu masih banyak lagi macamnya menurut keadaan
masing-masing. Peraturan yang satu menyempurnakan pera-
turan sebelumnya. Di mana jika satu Undang-Undang dirasa
ditemui hal-hal yang merugikan atau kurang menguntungkan
bagi kaum pemodal, maka akan segera ditambah dan diubah.

I. Hak Konsesi
Pemberian tanah dengan Hak Konsesi kepada orang asing
diatur dengan Undang-Undang Konsesi Tahun 1877 (Bijbl.
3381), yang diubah dan ditambah pada tahun 1878 bijbl. 3381,
1884 Bijbl. 4350 dan 1892 (Bijbl. 4770, 5889, 7735, dan
9155). Pemberian hak konsesi ini maksudnya untuk membe-
rikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk
menanamkan modalnya di lapangan pertanian dengan menda-
patkan tanah yang seluas-luasnya.
Menurut pasal 1 dari Keputusan Pemerintah (Gouverne-
ments Besluit) yang tertanggal 3 November 1892 No. 2 (Bijbl,
4770) Kepala Pemerintahan Daerah (Hoofd van Gewestelijk
Bestuur, Residen) yang mempunyai daerah Swapraja dikuasa-
kan atas nama Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan
pemberian hak konsesi oleh Raja kepada orang asing. Oleh
Raja-raja diberikan kepada orang asing untuk mengusahakan
tanah di daerahnya dengan hak konsesi yang lamanya 75 tahun
dan luasnya 3500 ha (= 4932 bau = 15,4 paal pesegi).
Batas waktu 75 tahun ini dapat juga diperpanjang/ditam-
bah sampai 50 tahun lamanya, jika pada waktu habisnya kon-
trak masih terdapat tanaman keras (jati atau karet) yang dita-

94