Page 117 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

ketujuh membayar penuh cijns-nya. Untuk Sambas, pemba-
yaran dengan jumlah dan cara di atas dapat dimulai pada tahun
pertama.
Untuk tanah yang baik, cijns dapat juga lebih dari f 1, -
tiap-tiap ha. Tetapi sebaliknya, kalau memang ada alasan yang
cukup, dapat dimintakan kurang dari minimum f 1,-. Untuk
mendapat kekurangan cijns dapat diajukan kepada pemerin-
tah. Ada juga yang tidak diperhitungkan cijns-nya tiap-tiap
ha, tetapi dihitung dalam jumlah seluruh luasnya tanah dan
berapa cijns semua.
Konsesionaris dapat menarik tol di atas jalan dan jem-
batan dalam daerah konsesi yang dibuat oleh Konsesionaris
yang besarnya ditentukan dengan persetujuan Residen. Tanah
Konsesi dapat dijual dan dapat disewakan selama waktu hak
konsesi.
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya
dalam pemberian hak konsesi itu adalah sebagai berikut:
1. pemberian konsesi tidak boleh bertentangan dengan kon-
trak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan Swapraja
yang memberikan hak konsesi,
2. tanah konsesi hanya untuk kepentingan pertanian dan hutan
seperti yang dimintakan, di atas tanah itu tidak boleh di-
tanam apa pun (sebagaimana perjanjian yang terdapat
dalam pemberiah hak erfpacht),
3. tambang yang ada dalam daerah Konsesi tidak termasuk
menjadi hak konsesionaris. Konsesionaris harus mengizin-
kan pegawai pertambangan untuk masuk mengadakan
penyelidikan tambang dalam daerah Konsesi itu,
4. kampung penduduk yang sudah ada dalam daerah konsesi
harus tetap diakui, selama orang-orang penduduk kampung

96