Page 119 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

Kampung baru tidak boleh didirikan lagi dalam daerah
Konsesi, kecuali dengan izin Kepala Daerah mengingat kepen-
tingan onderneming dan penduduk yang akan tinggal. Hal ini
untuk memberi kemungkinan bagi onderneming untuk menga-
dakan perkampungan bagi buruh yang bekerja di onderne-
ming-nya.
Penduduk berhak memetik buah-buahan dan hasil hutan
di daerah konsesi yang belum diusahakan. Begitu juga untuk
mengambil kayu bakar dan kayu perkakas, asal hanya untuk
keperluan sendiri. Untuk ini lebih dulu harus mendapat perse-
tujuan Konsesionaris.
Kalau Pemerintah menghendaki tempat untuk keperluan
pemerintahan, dapat mengambil tanah daerah konsesi itu
asalkan yang tidak berupa kebun tanaman keras, atau ba-
ngunan-bangunan dan perumahan onderneming lainnya.
Pengambilan tanah ini dilakukan dengan memberi ganti rugi
dan pengurangan cijns karena pengambilan tanah tersebut.
Konsesionaris tidak boleh mengganggu tanah kuburan,
dan di samping itu harus menyediakan tanah untuk perluasan
kuburan dengan tidak mendapat pengurangan cijns dari tanah
persediaan kuburan.
Dalam Kontrak Sambas juga disebutkan bahwa “Rakyat
Sultan” yang ada dalam daerah konsesi atau bekerja pada Kon-
sesionaris, kewajibannya terhadap Raja (herendienst dan seba-
gainya) diatur dalam kontrak. Mereka dapat membayar uang
kepada Sultan sebagai ganti kewajiban bekerja kepada Raja itu.

Tanah Konsesi di Sumatera Timur

Sudah sejak 80 tahun yang lalu oleh Raja-Raja di Sumatera
Timur, terutama Deli, Serdang dan Langkat, dengan perse-

98