Page 116 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

nam oleh Konsesionaris dan luasnya sekurang-kurangnya
masih 25 ha.
Batas maksimum luas 3500 ha itu kalau perlu dapat ditam-
bah lagi, asal persil itu berhubungan dengan persil lainnya
dan jumlah luasnya tidak lebih dari 3500 ha.
Yang mendapat hak untuk mendapat konsesi ialah orang
Belanda (Nederlandsch onderdaan) atau persekutuan dagang
lainnya yang berkedudukan di Nederland atau di Hindia Be-
landa. Untuk daerah Sumatera Timur berlaku surat Pemerin-
tah (Regeeringsmissive) yang tertangal 16 Juni 1894, Bijbl.
4954, yang memberikan juga kesempatan kepada orang asing
lainnya (tidak hanya untuk Belanda) untuk mendapatkan kon-
sesi di sana.
Orang asing timur (Vreemde Oosterlingen) dapat juga
menerima hak konsesi. Namun jika pembesar daerah berke-
beratan atas pemberian izin konsesi kepada orang asing timur,
karena pertimbangan-pertimbangan politik atau sebab-sebab
lainnya, maka pemerintah pusat yang memutuskan. Selanjut-
nya dalam peraturan itu disebutkan juga bahwa untuk menjadi
beheerder dan opziener onderneming harus mendapat surat
izin dari Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Peraturan ini juga
berlaku bagi orang-orang asing lainnya. Orang asing dapat
diusir dari onderneming karena pelanggaran atas peraturan
ini.
Cijns (pachtschat) sebagai sewa yang harus dibayar tiap-
tiap tahun besarnya minimum f 1, - (satu rupiah) tiap-tiap ha.
atau f 0.71 untuk tiap-tiap bau per satu tahun. Sewa ini dibayar
pada tahun kedua dari mulai mendapatkan hak itu, 1/5-nya
dari besarnya cijns. Tahun ketiga membayar 2/5, tahun keem-
pat 3/5, begitu seterusnya, dan baru mulai pada tahun yang

95