Page 111 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 111
Mochammad Tauchid
II. Hak Pinjam
Hak pinjam ini diberikan dengan Undang-Undang 1906
(Stbl.. 1906 No 276), berdasarkan Undang-Undang Hukum
Perdata pasal 1740. Undang-undang ini diberikan untuk
kepentingan pendirian bangunan-bangunan umum, seperti
rumah sakit atau poliklinik dan sebagainya.
Dasarnya adalah pinjam-meminjam atas satu persetujuan
dari pihak yang mempunyai benda lalu menyerahkan benda
itu kepada pihak lain untuk dipakainya dengan cuma-cuma.
Si peminjam harus mengembalikan kalau barang itu sudah
selesai dipakai menurut keperluannya. Menurut peraturan
dalam Stbl. 1933 No 481, Residen diberikan hak untuk mem-
berikan tanah negeri yang bebas, yaitu tanah-tanah yang dapat
diberikan dengan hak eigendom, dengan hak pinjam seperti
tersebut di atas.
Hak pinjam ini adalah hak persorangan (persoonlijke
recht), tidak mempunyai hak benda, jadi tidak dapat dijadikan
tanggungan dalam utang-piutang.
III. Hak Pakai
Hak ini adalah hak persorangan, hanya berlaku untuk
bangsa Indonesia (orang atau Badan Hukum). Pemberiannya
didasarkan atas Stbl. 1933 No 481, dan dapat dilakukan dalam
jangka waktu yang tidak terbatas.
Hak ini diberikan kepada orang-orang Indonesia yang
tinggal dan mengerjakan tanah bekas kebun Negeri (kebun
kopi). Karena itu, tanah semacam ini terdapat di tempat-tem-
pat yang ada bekas kebun kopi negeri. Kemudian tidak ada
pemberian lagi semacam itu.
=====
90
